DPRD Soroti Retribusi Daerah di RSUD

20230724115043 IMG

Agung Budi Margono. (foto priyanto)

SURAKARTA – Retribusi di RSUD menjadi perhatian Komisi C dan Pansus Pajak & Retribusi Daerah DPRD Provinsi Jateng. Hal itu tampak saat diskusi DPRD bersama jajaran RSUD Moewardi Kota Surakarta, Senin (24/7/2023).

Dalam diskusi tersebut, hadir pula Bapenda Provinsi Jateng yang diwakilkan Lilik Henry Ristanto selaku Kabid Retribusi & Pendapatan Lain. 

Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Agung Budi Margono mengatakan pihaknya ingin mencari informasi seputar retribusi yang ada di RSUD. Hal itu mengingat RSUD merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemprov Jateng.

“Dari masukan yang kami dapat itu, nantinya dapat menjadi data dan informasi dalam penyusunan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” kata Agung.

Dalam hal retribusi, ia mengaku jajaran manajemen RSUD perlu memperhatikan sektor pendapatan. Namun, sisi pelayanan kepada masyarakat juga tetap diutamakan.

“Meski pendapatan menjadi hal penting, tapi rumah sakit memang diperuntukkan pelayanan kesehatan. Untuk itu, pihak rumah sakit harus tetap melayani masyarakat secara optimal,” saran Agung.

Sementara, Ketua Pansus Sriyanto Saputro mengatakan persoalan retribusi, khususnya di RSUD, memang perlu diatur dalam perda. Tujuannya agar penetapan tarif retribusi ke depan tidak memberatkan masyarakat.

“Harapan kami, raperda bisa mencakup segala hal seputar retribusi sehingga saat ditetapkan tarifnya tidak memberatkan masyarakat,” harap Sriyanto. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.