DPRD Kota Yogya Sepakat Pilkada Butuh Dana Cadangan

WhatsApp Image 2023 09 12 at 12.32.33

TERIMA KOLEGA : Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono menerima koleganya anggota Banggar dari DPRD Kota Yogyakarta di Semarang.(foto: gustaf gusfa)

GEDUNG BERLIAN – Pengelolaan dana cadangan pilkada di Jateng menarik minat pihak Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta Yogyakarta. Selasa (12/9/2023), bertempat di Ruang Rapat Banggar Lt IV itu, pimpinan rombongan dari DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiyatmoko berdiskusi langsung dengan Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono. Turut serta dalam pertemuan itu dari BPKAD dan Bappenda.

Danang mengemukakan, untuk mencadangkan anggaran pilkada dilakukan sebanyak tiga kali. Pada perubahan APBD 2023 dicadangkan sebesar 50%. Bahkan pada silpa APBD 2023 turut dicadangkan 23% dan pada anggaran murni 2024 dicadangkan 50%.

Ferry lantas mengemukakan, 2024 turut menyita perhatian semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat sampai daerah mulai disibukkan dengan pesta demokrasi lima tahunan, Pemilu. Di Jateng sendiri, sudah tiga tahun anggaran mulai dari 2021 sampai 2023 masing masing Rp 300 miliar. Dana cadangan tersebut, rencananya dihibahkan kepada lembaga penyelenggara pemilu. Antara lain KPU, Bawaslu, Polda Jateng, dan Kodam IV/ Diponegoro.

“Pilkada itu memang gawenya daerah, karena pemilihan kepala daerah, sehingga kita punya kewajiban untuk mengalokasikan anggarannya,” ucapnya.

Kepada Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta, Ferry pun berharap banyak kepada anggota DPRD untuk mempersiapkan diri secara matang. Untuk mendapatkan amanah dari masyarakat tidak begitu mudah. Karena itu dituntut kematangan dalam berpolitik. 

Sementara Kepala Bagian Humas Setwan Jateng Andi Susmono menjelaskan, pihaknya siap untuk menyukseskan Pemilu 2024.

Dari pihak BPKAD Jateng memastikan sampai sekarang ini alokasi anggaraan dari pusat belum ada yang cair. Pun dari Bappeda mengaku pihaknya masih berkoordinasi dengan Sekretariat KPU Jateng. Peraturan KPU (PKPU) juga belum mewajibkan proses pencairan dana. Sesuai peruntukkannya, pihak penerima dana pemilu yakni KPU, Bawaslu, Polda dan Kodam Diponegoro.(dewi/priyanto)

Berita Terkait

  • Bapemperda DPRD Jateng Soroti Tantangan Penegakan Perda Trantibumlinmas di Pekalongan

    PEKALONGAN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng berkunjung ke Kantor Satpol PP Kabupaten dan Kota Pekalongan, Kamis (24/10/2025). Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Bapemperda Masfui Masduki itu bertujuan untuk berkoordinasi dan menyerap aspirasi terkait penyusunan Raperda Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).

  • Bahas Inovasi Daerah Hingga ke Tanjung Pinang Kepri

    TANJUNG PINANG – Komisi E DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Kota Tanjung Pinang, Selasa (2/7/2019), guna mendapatkan data dan informasi mengenai inovasi daerah. Saat bertemu dengan Kabid Litbang Bappelitbang Kepri Soekarno, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng Joko Purnomo mengatakan pengembangan inovasi daerah itu selalu berkelanjutan sehingga setiap daerah dituntut untuk mempunyai inovasi yang melibatkan segala aspek penting atau kekhasan dari daerah tersebut.

  • Pemberdayaan SDM Jadi Prioritas Penguatan Ekonomi Masyarakat

    SLEMAN – Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi prioritas dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Abdul Hamid saat bersama rombongan mengunjungi Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigran (BBPPM) Yogyakarta, Selasa (5/4/2022).

  • Cadangan Beras Jateng Capai 876 Ribu Ton

    UNGARAN – Kondisi ketahanan pangan di Jateng sampai Maret 2021 masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Cadangan beras mencapai 876.812 ton, sementara stabilitas komoditas kedelai bisa terkendali. Namun permasalahan arus bawah sektor pertanian dan peternakan harus diselesaikan karena belum mengalami kemajuan yang signifikan, di antaranya masih adanya petani yang kesulitan mendapatkan pupuk.