DPRD: Bumdes Dorong Perekonomian Desa

WhatsApp Image 2021 10 30 at 17.26.01

JADI PEMBICARA : Wakil Ketua DPRD Sukirman menjadi pembicara di Hotel Dafam Pekalongan.(foto: setyo herlambang)

PEKALONGAN – Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dinilai bisa ikut mendorong perekonomian masyarakat dari tingkat desa, terlebih jika desa tersebut memiliki potensi unggulan.

Selain memajukan desa, keberadaan Bumdes bisa sebagai cara mendorong pendapatan asli daerah. Harapan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman saat dialog bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Jateng di Hotel Dafam, Pekalongan, Sabtu (30/10/2021).

Jateng, lanjutnya, mempunyai 7.809 desa. Setiap desa memiliki potensi ekonomi unggulan, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi bisa cepat naik di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai.

“Adanya Bumdes bisa mendorong potensi lokal dikenal baik itu sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan bahkan pariwisata. Selama ini Pajak kendaraan bermotor masih jadi primadona pendapatan, akan sangat memungkinkan bila Bumdes di Jateng dikembangkan bisa menjadi sektor lain dalam menggenjot PAD,” jelas legislator PKB itu.

TREND BARU

Dalam kesempatan itu, Sukirman juga melihat adanya tren baru selama masa pandemi Covid-19 membawa perubahan dalam pemasaran suatu produk dan jasa dengan pemanfaatan media daring. Tentu saja hal tersebut harus dimanfaatkan dengan baik, terlebih lagi banyak desa wisata baru karena masyarakat sekitar ingin memublikasikan secara luas potensi yang dimiliki. Tentunya dalam penataan strategi baru ini, masyarakat perlu pendampingan semua pihak terkait.

“Belakangan saat masa pandemi, muncul trend baru yaitu memasarkan produk dan jasa secara masif dengan pemanfaatan media sosial. Baik produk makanan atau minuman lokal dikemas secara unik dan dipasarkan secara luas sebagai cara mengenalkan produk lokal mereka. Maka masyarakat desa bersama dinas terkait dan universitas bisa ikut bekerja sama membangun potensi lokal agar bisa dikenal secara luas. Bumdes bisa mengelola apa saja semua potensi yang bisa digali, baik produk pertanian lokal sampai titik wisata terbaru,” tambah dia.(tyo/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.