Diskusikan Pengelolaan Limbah bersama DLH Madiun

Tanggal -
Screenshot 20211110

BICARA LIMBAH. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan DLH Kota Madiun Provinsi Jatim, Selasa (9/11/2021), membahas sistem IPAL domestik regional. (foto choirul amin)

MADIUN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng terus menggali beberapa informasi terkait kelengkapan data sebagai Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Limbah Domestik Regional. Dalam upaya penyempurnaan materi raperda, Komisi D melakukan diskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Madiun Provinsi Jatim, Selasa (9/11/2021), membahas sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domestik regional.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso mendapati ada beberapa hal yang perlu dikritisi sehingga bisa menjadi pengayaan materi penyusunan Raperda IPAL lintas kabupaten/ kota. “Di Madiun ternyata ada beberapa instalasi limbah komunal di beberapa komplek perumahan padat penduduk. Ternyata, dari instalasi ke SR (Sambungan Rumah) sampai dengan pengolahannya ditangani Pemkot,” katanya.

Dikatakan, dalam proses inisiatif penyusunan draf raperda, pihaknya mempertimbangkan beberapa lokasi hampir mirip karakteristiknya antara Kabupaten dan Kota Madiun dengan proses pendekatannya yang membutuhkan intervensi dari Pemerintah Provinsi. “Hampir sama karakteristiknya di Madiun ini dengan tempat kita, kabupaten/ kota sangat membutuhkan intervensi dari pemprov karena merupakan lintas kabupaten/ kota untuk membuat instalasi pengelolaan air limbah regional,” imbuhnya.

Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai pemberian insentif dari pemkot maupun pemkab berkaitan yang berkaitan dengan biaya pengumpulan limbah. Hal tersebut seharusnya merupakan kewenangan dari daerahnya.

“Namun, apabila ada kebijakan secara kolektif untuk penentuan lokasi pengolahannya oleh Pemprov, maka diperlukan biaya untuk pengampunya,” tutup Hadi.

Mendengar hal itu, Kepala DLH Kota Madiun Agus Siswanta mengaku sangat apresiatif dengan langkah DPRD Provinsi Jateng. Ia pun menyambut baik karena di Provinsi Jatim belum ada perda tersebut.

“Kami sangat setuju dengan raperda inisiatif dari Komisi D DPRD Jateng mengenai limbah regional itu. Disini memang belum diatur, selanjutnya apabila sudah selesai prosesnya, kami juga bisa belajar kesana,” ungkap Agus, saat berdiskusi dengan jajaran Dewan. (amin/ariel)

Dilihat: 66

Info Lainnya

  • Koridor Baru Aglomerasi Trans Jateng Siap Layani Rute Gelangmanggung

    MUNGKID – Koridor baru Aglomerasi Trans Jateng untuk wilayah Gelangmanggung (Magelang–Temanggung) rencananya melayani rute Terminal Maron (Temanggung)–Terminal Tidar (Kota Magelang)–Terminal Borobudur (Kabupaten Magelang) pulang-pergi. Layanan itu dioperasikan mulai Agustus 2027 menggunakan 14 armada bus medium.

  • Komisi C Pantau Kinerja Bank Jateng Cabang Karanganyar & Sukoharjo

    KARANGANYAR – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyoroti kinerja Bank Jateng di tingkat kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto Baharudin menegaskan, sebagai penyumbang sekitar 90% pendapatan BUMD bagi daerah, Bank Jateng harus menunjukkan kinerja yang sehat dan terus meningkat.

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.