Komisi E Tertarik Pengelolaan Museum Sonobudoyo

Museum1

KUNJUNGAN KERJA : Kunjungan ekrja Komisi E saat berada di Museum Sonobudoyo, DIY.(foto: ganang faisol)

YOGYAKARTA – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke Museum Sonobudoyo Yogyakarta, Selasa (25/6/2024). Kunjungan itu dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi terkait optimalisasi pengelolaan dan pengembangan museum.

Pada kesempatan itu, Kepala Museum Sonobudoyo Ery Sustiady menjelaskan, Museum Negeri Sonobudoyo merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kebudayaan Provinsi DIY. Museum tersebut mempunyai fungsi pengelolaan benda yang memiliki nilai budaya ilmiah, meliputi koleksi pengembangan dan bimbingan edukatif kultural. Sedangkan tugasnya adalah mengumpulkan, merawat, pengawetan, melaksanakan penelitian, pelayanan pustaka, bimbingan edukatif kultural serta penyajian benda koleksi

“Untuk keamanan koleksi di museum, lanjutnya, mengunakan sistem sensor untuk melindungi koleksi dari kerusakan, ketika ada pengunjung menginjak garis sensor akan ada alarm yang berbunyi ini semua dilakukan demi melindungi koleksi dari kejadian yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Ketua Komisi E Abdul Hamid berikan apresiasi pengelolaan museum dari segi keamanan koleksi. Untuk kedepannya di Jawa Tengah harus mengangkat nilai budaya di setiap daerah, termasuk mencari hasil-hasil budaya terserak di sejumlah tempat.

“Mengelola museum untuk saat ini bisa dikatakan tidak mudah, terutama dari sisi minat kunjungan. Sudah mulai jarang lagi anak-anak berkunjung ke museum dibanding acara di tempat-tempat keramaian. Namun demikian ada kemudahan dari sisi informasi teknologi maupun alat-alat teknologi. Bahkan untuk menghindari benda-bena museum tidak rusak, mulai ada upaya pemindahaan ke digital,” kata dia.  

Di Jawa Tengah banyaknya potensi kultur yang memang belum tercakup sehingga tidak maksimalnya dalam proses penyajian harus adanya satu kesatuan teritorial budaya di Jateng.

Wakil Ketua Komisi E Adul Aziz menyatakan, meski jumlah koleksi sekitar 600 rb an benda dan yang ditampilkan cuma 1-2%, upaya tersebut patut mendapatkan apresiasi.  

“Patut dicontoh adalah menajemen proses pemeliharaan dan pengembangan koleksi, yang itu bisa diaplikasikan di museum kita Ranggawarsita harus belajar dari museum ini karena berati ada 91/98 % itu koleksi ada penyimpanan pastinya butuh biaya besar untuk melakukan pemeliharaan guna untuk menjaga keaslian dan keutuhan koleksi harus ada koordinasi dengan pemerintah yang akan siap membantu untuk menjaga koleksi budaya,” jelasnya.(ganang/priyanto)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam