Abdul Hamid. (foto azam hanif adin)
SURAKARTA – Sebagai upaya penanganan Covid-19, Pemprov Jateng kini mengikuti program dari pemerintah pusat yakni vaksinasi bagi masyarakat. Dalam hal ini, Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendukung upaya tersebut, salah satunya dengan melakukan monitoring pemberian vaksin ke tengah masyarakat.
Seperti disampaikan oleh Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid, saat menjadi pembicara dalam acara ‘Dialog bersama Parlemen’ dengan tema ‘Positif Covid-19 Lebihi Angka Satu Juta, Bagaimana Jateng Menyikapinya?’ di Studio TATV Kota Surakarta, Selasa (9/2/2021). Dalam dialog itu, ia mengatakan Pemerintah Provinsi belum memberikan gambaran, terkait pemberian vaksin ke masyarakat.
“Ada secercah harapan dalam penanganan Covid-19 ini yaitu Vaksinasi tapi pemprov kenapa belum serahkan kepada kami skema desain program vaksinasinya. Sudah setahun kita berjuang bersama, beberapa program mendapat evaluasi tidak maksimal. Dan ini, ada harapan yaitu vaksin, kenapa tidak segera,” kata Politikus PKB itu.
Ia mengaku Komisi E memiliki komitmen untuk membahas bersama mengenai solusi penanganan Covid-19. Pihaknya telah mendapatkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat mengenai program program penanganan Covid-19 di Jateng, mengingat pemprov sendiri pada 2020 telah menganggarkan sebanyak Rp 2,2 triliun dalam program penanganan Covid-19 tersebut.
“Kami masih dalam proses evaluasi program penangan Covid-19 pada 2020. Tidak sedikit itu anggaran yang direfocusing dari APBD Jateng 2020. Nanti, kami lihat, seumpama ternyata memang kami harus fokus vaksinasi, maka kami siap untuk menganggarkan itu. Tentunya, dengan skema yang sudah disiapkan dengan matang,” harapnya. (azam/ariel)
