KUNJUNGAN KERJA: Komisi E berkunjung ke BPBD Grobogan.(foto: ervan ramayudha)
GROBOGAN – Komisi E melakukan kunjungan kerja ke BPBD Grobogan guna , kunjungan tersebut dalam rangka mendapatkan data dan masukan terkait Antisipasi Bencana Tanah Gerak, Tanah Longsor dan Banjir di Kabupaten Grobogan. Senin (24/10/2022). Hal itu disampaikan Muh. Zen selaku pimpinan rombongan dewan diterima Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Grobogan Endang Sulistyoningsing berserta jajarannya.
Dalam pertemuan tersebut Endang memaparkan, Grobogan mempunyai luas wilayah 2.023,85 km2 ini diapit tiga sungai besar yaitu Sungai Lusi, Tuntang dan Glugu dan Serang. Di Grobogan juga terdapat dua pegunungan yaitu Kendeng Utara dan Kendeng Selatan.
Pada kawasan Pegunungan Kendeng Utara terdapat dua kecamatan yakni Brati dan Klambu. Potensi kebencanaannya banjir bandang. Sementara di wilayah barat Grobogan di wilayah Bologarang di wilayah Pegunungan Kendeng Selatan juga sering terjadi bencana banjir bandang dipertengahan Oktober kemarin. Mengenai desa tanggap bencana atau destana sudah terbentuk di 17 desa dari 273 desa.
Endang menambahkan, terkait kondisi sampai saat ini risiko bencana alam yang paling tinggi yakni banjir. Bahkan sudah terjadi 14 kasus banjir, 18 kasus angin kencang, 21 kasus tanah longsor. Mengenai kekeringan terjadi di delapan kecamatan.
BPBD Grobogan saat ini telah memiliki aplikasi Sistem Informasi Grobogan Aman Bencana (Sigana). Aplikasi berbasis website dan mobile berisi laporan bencana, menghimpun, mengelola dan mendiseminasikan informasi kebencanaan di Grobogan. Aplikasi tersebut diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat Grobogan dan Gerakan Bersama Mengurus Bantuan Bencana ke Masyarakat (Gema Utama) ini merupakan salah satu inovasi dari BPBD Grobogan. Terkait kerentanan, BPBD Grobogan selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahkan BPBD Kab. Grobogan telah memiliki Unit Pelayanan Disabilitas (ULD) dan tiap tahun mengundang untuk memberikan pelatihan kesiapsiagaan, mitigasi dan penanggulangan bencana dari semua unsur masyarakat, tokoh masyarakat bahkan kaum renta bisa mengikuti pelatihan.(ervan/priyanto)
