Komisi D Dukung Kerja Sama Perhubungan Jateng-Jabar

Tanggal -
WhatsApp Image 2020 11 20 at 13.16.13

CENDERA MATA : Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso saling bertukar cendera mata dengan Dishub Kuningan.(foto: ervan ramayudha)

KUNINGAN – Komisi D DPRD Jateng melakukan kunjungan Keja di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, Jumat (6/11/2020).

Hal tersebut dilakukan guna penguatan data terkait pengelolaan perhubungan di Kuningan serta tindak lanjut perjanjian kerja sama (PKS) wilayah perbatasan Jateng–Jabar lingkup perhubungan.

Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso beserta rombongan diterima Kapala Dinas Perhubungan Kuningan Jaka Chaerul dan Kepala Bidang Lalu Lintas Aan Henaro di ruang rapat kantor setempat.

Jaka Chaerul menjelaskan, Kuningan terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 1.195,7 km2. Terdapat sumber daya alam terdiri dari tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pengairan, sumber mata air, potensi panas bumi, kawasan Gunung Ceremai, kawasan Gunung Tilu, Kebun Raya Kuningan.

Selanjutnya Taman Nasional Gunung Ceremai dengan wisata dan budaya objek daerah tujuan wisata, situs, seni budaya, upacara seren tahun, hotel dan penginapan, rumah makan. potensi aneka industri, potensi industri agro, UKM, perdagangan dan koperasi.

Untuk kerja sama antardaerah Kuningan telah melakukan kerja sama dengan sejumlah daerah. Di sebelah utara berbatasan dengan Cirebon, sebelah timur dengan Brebes (Jateng) dan selatan dengan Ciamis (Jabar) dan Cilacap Jateng.

“Dengan Cilacap dan Brebes, kamis sudah kerja sama dalam pengelolaan masalah perhubungan. Dari kesemua itu target dan realisasi PAD Dinas Perhubungan pada 2020 memiliki target Rp 1.386.501.500 baru terealisasi Rp 1.156.727.000 dengan persentase 83,83%.(ervan/priyanto)

Dilihat: 60

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.