Komisi A
Bidang Pemerintahan meliputi pemerintahan, keamanan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, hukum/perundang-undangan, perizinan, pertanahan, kepegawaian daerah, sosial politik, organisasi masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan aset daerah, dan pendidikan dan pelatihan kepegawaian.

Ketua
IMAM TEGUH PURNOMO, S.E., AKT.

Wakil Ketua
H.MUKAFI FADLI, S.T., S.AG.

Sekretaris
JULI KRISDIANTO, S.E.

Anggota
SUMARSONO, S.SOS.

Anggota
H. MOCH. ICHWAN, SH, MH

Anggota
AYUNING SEKAR SUCI B.Bus, M.A.

Anggota
PUTRO NEGORO REKTHOSETHO, SH, MKN

Anggota
RIBUT BUDI SANTOSO, SP

Anggota
ABDUL AZIZ, S.I.P.

Anggota
ZAKI MUBAROK

Anggota
KHOLID ABDILLAH

Anggota
TIETHA ERNAWATI SUWARTO, S.P., MBA.

Anggota
H. TUGIMAN B SEMITA, S.P

Anggota
HAFIDZ ALHAQ FATIH, S.T.,M.SC

Anggota
DR. AGUS WIJAYANTO, S.H., M.Kn.

Anggota
NOVAL UTOYO ADJI

Anggota
ORIZAH SANTIFA

Anggota
DRS. H. SOENARNO, M.M.

Anggota
NUR FATWAH

Anggota
BINTANG ROMADHON

Anggota
EDRIS SANTOSO

Anggota
ANTONIUS YOGO PRABOWO

Anggota
SUBANDI PADMO REJO, S.Pd
Berita Komisi A
—
Dipantau, Kesiapan Pilkades Serentak 2026 di Wonogiri
WONOGIRI – Komisi A DPRD Provinsi Jateng melakukan monitoring persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Wonogiri, Senin (10/8/2026). Rombongan diterima oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonogiri Djoko Purwidyatmo
Susun Raperda Dana Cadangan Pilgub, Komisi A Cari Informasi ke Sragen
SRAGEN – Komisi A DPRD Provinsi Jateng terus mematangkan Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng 2029. Melalui serangkaian kegiatan, Komisi A menghimpun berbagai masukan guna memperkuat naskah akademik, terutama terkait kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pilkada yang diperkirakan terus meningkat
Komisi A Dorong Percepatan IKD 30%
MAGELANG – Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan di daerah. Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan Komisi A ke Disdukcapil Kota dan Kabupaten Magelang, yang didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan & Pencatatan Sipil Provinsi Jateng, Selasa (28/7/2026)
Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri
JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.
Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa
SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.
Dipantau, Kesiapan Pemalang Terapkan Perda Dana Cadangan Pilkada 2029
PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pemalang resmi menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada 2029. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pemalang Joko Ngatmo, saat menerima rombongan Komisi A, Senin (20/7/2026)
Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo
SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.
DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes
BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)
Dibahas, Temuan Aset di SMKN 1 Jepara
JEPARA – Menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait aset tetap, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memantau SMKN 1 Jepara, Kamis (18/6/2026). Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi A, Mukafi Fadli.









