GEDUNG BERLIAN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyambangi Gedung Berlian, Jumat (23/5/2025). Dalam lawatannya itu, BPK menghadiri rapat paripurna DPRD dengan beberapa agenda.
Diantaranya penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Jateng 2024 kepada DPRD dan penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 oleh gubernur. Selain itu, agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
“Anggota DPRD yang hadir sejumlah 81 orang dari 120 orang. Sesuai ketentuan Pasal 141 ayat (1) huruf ‘b’ Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, bahwa Rapat Paripurna pada hari ini telah memenuhi quorum. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirohim, Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jateng Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024-2025, secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto membuka rapat paripurna didampingi Wakil Ketua DPRD lainnya yakni Sarif Abdillah, Heri Pudyatmoko, dan Mohammad Saleh serta dihadiri Gubenur Ahmad Lutfi bersama Sekda Sumarno.
Memasuki agenda utama, Sumanto mempersilahkan Gubernur Ahmad Lutfi dan Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima LHP. Usai penandatanganan, Bobby dipersilahkan untuk menyampaikan sambutannya.
Dalam sambutannya itu, ia mengatakan BPK berkomitmen untuk memastikan pengelolaan keuangan publik yang akuntabel. BPK juga memberikan rekomendasi dalam tata kelola keuangan daerah agar lebih baik lagi.
“Dalam hal ini, BPK memberikan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ kepada Pemprov Jateng yang ke-14 kali secara berturut-turut. Ini merupakan bukti konsistensi dalam penerapan prinsip akuntabel dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Bobby dalam penggalan sambutannya.
Dilanjut dengan sambutan Ahmad Lutfi. Dalam hal ini, ia mengaku apresiatif dengan LHP BPK dan akan melaksanakan catatan/ rekomendasi dari BPK.
Ia juga menyampaian ringkasan APBD 2024 yakni realisasi pendapatan sebesar Rp 26,37 triliun. Realisasi belanja daerah sebesar Rp 27,18 triliun dengan defisit sebesar Rp 808,40 miliar.
Untuk pembiayaan, angka penerimaan Rp 1,40 triliun, pengeluaran Rp 20,70 miliar, dan pembiayaan netto Rp 1,38 triliun sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran menjadi Rp 577,01 miliar.
Secara maraton, ia kembali melanjutkan sambutan mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Dikatakan, raperda itu merupakan bentuk penyampaian kinerja pengelolaan keuangan pemprov selama 2024 yang telah diaudit oleh BPK.
“Kami sampaikan terima kasih kepada kita semua yang telah berkerja dengan baik, saling berkoordinasi dengan lancar, dan menjaga profesionalisme sehingga bisa meraih opini WTP ke-14 kali secara berturut-turut,” kata gubernur.
Agenda terakhir adalah penyampaian PU Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PPP, dan Fraksi Amanat NasDem Solidaritas.
