BERSAMA DISHUB : Komisi D bersama Wakil Ketua DPRD Sarif Abdillah bersama Dishub Jatim berfoto bersama usai diskusi perihal BRT Trans Jatim.(foto: soni dinata)
SURABAYA – Pengembangan transportasi massal untuk pemenuhan wilayah aglomerasi di Jatim sudah berkembang pesat. Melalui sistem transportasi umum berupa bus raya terpadu atau bus rapid transit (BRT), Pemprov Jatim membangun jaringan transportasi untuk wilayah Surabaya, Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Sidoarjo. Masyarakat bisa terlayani sebuah sarana angkutan massal yang memadahi, nyaman dan murah dinamakan Trans Jatim.
Penegasan itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dinas Perhubungan Jatim Ainur Rofiq kepada Komisi D serta Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah saat berkunjung ke Surabaya, Senin (20/1/2025).
Ainur menjelaskan, BRT Trans Jatim resmi dioperasikan pada Agustus 2022. Sampai sekarang ini bus sudah melayani lima koridor yakni, Surabaya-Sidoarjo-Gresik; Gresik-Lamongan; Surabaya-Bangkalan; Mojokerto-Surabaya; Mojokerto-Gresik. Meski tergolong baru dalam pengoperasional, BRT Trans Jatim pada 2024 mampu membukukan pendapatan sebesar Rp 20,4 miliar.
“Kebutuhan untuk mendapatkan moda transportasi massal sangat besar. Terlebih untuk koridor Gresik-Sidoarjo, jumlah penumpangnya sangat tinggi. Mengingat daerah tersebut merupakan kawasan industri. Masyarakat antusias untuk beralih ke BRT yang aman, nyaman, dan murah. Pada 2025 kami akan kembangkan koridor VI yakni Mojokerto-Sidoarjo dilanjutkan koridor VII Surabaya-Sidoarjo via arteri lingkar barat. Untuk 2026 sudah kami persiapkan koridor 8 yakni Lamongan-Mojokerto, dan koridor 9 Mojokerto-Jombang via Ploso,” ucapnya.
Sarif Abdillah menyatakan, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk maka pelayanan moda transportasi yang aman dan nyaman menjadi tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah.
Sejumlah anggota Komisi D pun meontarkan sejumlah pertanyaan. Andang Wahyu Triyanto perhitungan pendapatan daerah serta biaya operasional BRT. Mengingat untuk penerepan tiket Rp 5 ribu untuk sekali jalan masih ditopang subsidi. Sugiharto pun juga demikian, untuk peghitungan regular bagaimana? Karsono mempertanyakan perihal konsep dari Dishub dalam pengelolaan BRT Trans Jatim supaya tidak merepotkan dikemudian hari. Nurul Furqon juga demikian, apakah ada kerja sama dengan perusahaan angkutan dalam pengelolaan BRT.
Ainur kemudian menjelaskan, pihaknya untuk tiket Rp 5 ribu untuk umum dan Rp 2.500 kalangan pelajar diakui tidak belum bisa memberikan pendapatan yang besar. Dengan demikian untuk operasional masih disubsidi oleh pemerintah. Mengenai pengembangan armada luxury, belum bisa ditambah.
Selanjutnya Komisi D diajak untuk melihat pusat kendali BRT yang berada di kompleks Kantor Dishub Jatim. Di ruangan itu, diperlihatkan tangkapan kamera di sejumlah Lokasi yang menjadi koridor BRT. Bahkan pada kesempatan itu, pihak admin langsung mengontak salah satu pengemudi BRT. “Semua terpantau dari tempat ini. Kondisi BRT bagaimana kami bisa tahu,” ucap Ainur.(soni/priyanto)
