SOSIALISASI NON-PERDA: Pentingnya Peran Pemuda dalam Pemilu

Screenshot 20231118

Bambang Eko Purnomo. (foto ariel noviandri)

KEBUMEN – Pemuda memiliki sifat kritis, oleh karena itu, setiap keputusan mereka selalu menghasilkan keputusan yang rasional. Ketelitian para pemuda itulah yang kadang bisa menentukan pemimpin yang berkualitas. 

“Banyak yang mereka pikirkan sebelum memilih, apalagi pada masa kampanye, akan banyak berita yang mereka dapatkan lewat smartphone. Hal itu tentu saja meningkatkan penilaian mereka terhadap calon-calon pemimpin tersebut,” kata Anggota DPRD Provinsi Jateng Bambang Eko Purnomo dalam kegiatan ‘Sosialisasi Non-Perda.’ 

Kegiatan yang mengambil tema ‘Peran Pemuda dalam Pemilu’ itu digelar di Balai Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, Senin (13/11/2023). Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan, dari peranan pemuda tersebut, bisa membawa perubahan bagi bangsa dan negara Indonesia khususnya dalam bidang politik dan demokrasi.

“Pemuda, terlebih pemilih pemula, menjadi sumber suara politik yang strategis namun sampai sekarang belum maksimal dalam pemberian sosialisasi khusus kepada pemilih pemula. Karakter pemilih pemula itu biasanya masih labil, cenderung mengikuti pilihan teman dan baru pertama kali terlibat dalam pemilihan umum sehingga pengetahuan politiknya masih minim,” jelasnya, dihadapan warga desa.

Sosialisasi itu diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada pemilih terutama pemilih pemula mengenai jadwal pelaksanaan dan tata cara mencoblos serta pengetahuan lain yang dianggap perlu. Pemilih pemula secara umum berjumlah sekitar 20% dari total pemilih. 

“Kepedulian kaum muda terhadap politik sangat penting bagi kemajuan kehidupan negara ke depan. Sudah saatnya, sebagai anak muda, tak bergaya apatis dengan politik. Jika kita sebagai anak muda tidak berpartisipasi, pemerintahan yang hingga sampai saat ini masih dikenal sangat carut marut dan tidak egaliter dengan keinginan rakyat. 

Alias, masih ada mafia hukum di dalam politik tersebut, maka selanjutnya negara kita akan begini-begini saja atau bahkan makin terpuruk,” paparnya.

Dikatakannya, kontribusi pemuda dalam melaksanakan pesta demokrasi sehat dalam setiap pemilu sangatlah diperlukan. Namun sayangnya, banyak pemuda saat ini yang acuh terhadap politik. 

“Mereka menilai bahwa politik cenderung berstigma buruk, terlebih banyaknya berita dari media yang menyebutkan banyaknya kasus penyelewengan wewenang oleh oknum-oknum politik. Sudah saatnya generasi muda turun tangan dan aktif dalam pemilu. Hilangkan sikap apatis politik,” tandasnya. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.