DIALOG EMPAT PILAR : Pendidikan di Pesantren Kedepankan Nasionalisme

WhatsApp Image 2023 11 11 at 20.52.23

JADI NARASUMBER : Ketua Komisi E Abdul Hamid bersama narasumber lainnya mengisi acara Dialog Empat Pilar di Kota Pekalongan.(foto: azar alhadi)

PEKALONGAN – Ketua Komisi E Abdul Hamid mendorong dan mengajak pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi untuk menjadi support system bagi santri pondok pesantren di Jateng. Demikian diungkapkan dalam acara Dialog Empat Pilar Kebangsaan : Cinta Tanah Air di Lingkungan Pesantren, yang digelar di lobi Hotel Dafam Kota Pekalongan, Kamis (9/11/2023).

Dikatakannya, sekarang ini Jateng telah miliki Perda No 10/2023 tentang Fasilitas dan Sinergisitas Pengembangan Pesantren. Artinya para santri yang berada di pesantren seharusnya sekarang ini sudah terfasilitasi untuk semakin mengembangkan pendidikan pondok pesantren. Menurutnya pola pendidikan di pondok pesantren sudah tepat untuk bangsa Indonesia. Coraknya pun sama sekali tidak menyentuh pada ajaran radikalisme. Β 

“Substansi dari dakwah atau ajaran-ajaran di lingkungan pondok pesantren jangan melenceng ke radikalisme, artinya mengenai  nasionalisme kebangsaan tergantung dari guru, ustadz atau kiainya. Apa yang diajarkan kiainya pasti santri-santri di pesantren akan mengikuti ajarannya. Contoh, jika kiai atau guru itu mengikuti atau mengadakan upacara peringatan nasional atau yang mengandung nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, saya kira aman dari radikalisme”, Tandasnya.

Sementara, Kasi Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Sujud Al-Qudsy mengatakan kegiatan-kegiatan di pesantren sudah bernasionalisme saat menggelar acara seperti sosialisasi atau pengajian akbar.

“Dalam acara pondok pesantren yang biasanya kami gelar itu turut mengundang mulai dari pihak aparat, jaksa, dari pemerintahan juga ada untuk sosialisasi kepada para murid di pesantren, nah itu sudah termasuk mengandung nilai-nilai dalam nasionalisme”, ucapnya.

Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Pekalongan KH M Nur Alif Wasnadi menambahkan, terdapatnya pembelajaran mengenai kebangsaan NKRI Pancasila yang sudah di terpakan di pondok pesantren supaya para murid pesantren tertanam rasa toleransi.

“Seperti memperingati hari pahlawan dengan agenda semangat jihad dalam kemerdekaan terhadap pahlawan, dalam kegiatan itu kami adakan juga doa bersama untuk para pahlawan terdahulu,” imbuhnya.(ayuut/priyanto)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak β€” mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan