Persiapan PPDB, Faktor Kesehatan Anak Disoroti

Screenshot 20210608

BAHAS PPDB. Komisi E DPRD Provinsi Jateng saat berdiskusi dengan jajaran Cabdisdik Wilayah VIII di Gedung Barkorwil II Magelang, Senin (8/6/2021), membahas persiapan PPDB. (foto azhar alhadi)

MAGELANG – Dalam rangka memantau persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2021/2022, Komisi E DPRD Provinsi Jateng melakukan pantauannya ke sejumlah daerah, salah satunya Kota Magelang.

Disana, rombongan dewan berdiskusi dengan jajaran Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Wilayah VIII di Gedung Barkorwil II Magelang, Senin (8/6/2021). Saat berdiskusi, Kepala Cabdisdik Wilayah VIII Nikmah Nurbaity menjelaskan PPDB akan dilaksanakan pada 21 Juni sampai 16 Juli 2021.

Dalam hal ini, Disdik Kota Magelang melakukan beberapa hal persiapan demi kelancaran di era pandemi saat ini. Ditegaskannya, dalam proses PPDB itu, yang terpenting adalah kesehatan anak- anak sesuai arahan menteri dan gubenur.

“Sekolah harus mempersiapkan ceklis tiap-tiap sekolah di Jateng mengenai standart operasional procedure (SOP), mulai dari adaptasi baru pembelajaran Tatap Muka (PTM) dikuatkan ke depannya agar anak selalu mendapatkan keamanan. Dari dinas kesehatan Kabupaten Magelang pun mendampingi dengan bagus, anak selesai 2 minggu di rapid semua. Sebelumnya, 2 minggu di rapid dan sesudah 2 minggu di rapid lagi. Untuk guru guru tenaga pengajar semua sudah di vaksin,” ujarnya.

Mendengar hal itu, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Endrianingsih Yunita mengingatkan agar proses PPDB secara online dapat diperhatin secara cermat. Karena, berkaca pada pengalaman sebelumnya, masyarakat sangat sulit mengakses laman pendaftaran, bahkan sering mengalami error. Dirinya juga menitikberatkan pada sistem zonasi pendaftaran. 

“Kita berkaca kepada DKI Jakarta yang sudah melakukan PPDB terlebih dahulu dengan permasalahan server yang kesulitan untuk membuka laman pendaftaran sekolah. Hal seperti itu harus menjadi perhatian Jateng, khususnya dinas pendidikan. Serta sistem zonasi penerimaan sekolah untuk di buat merata,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.

Sementara, Anggota Komisi E lainnya, Inna Hadianala, mengaku lebih mengkhawatirkan orang tua murid. Mengingat, anak-anak yang masih mempunyai imunitas tubuh kuat, maka orangtua yang dikhawatrikan akan terkena dampaknya.

“Orangtua yang berusia 50 tahun atau bahkan kurang lebih dari 50 tahun harus segera di data dan di vaksin. Karena, kita tidak bisa mendeteksi anak-anak dari mana, naik transportasi apa dan bertemu dengan siapa saja,” pesan legislator PPP itu. (azhar/ariel)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.