PANTAU PANTI: Dukung Pembangunan Daerah dalam Penanganan PMKS

Tanggal -
IMG 20210227 WA0035

BICARA SOSIAL. Sukirman didampingi Messy Widiastuti, Joko Haryanto, dan Ahmad Ridwan membahas soal pelayanan panti menangani PMKS di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bojongbata Kabupaten Pemalang, Sabtu (27/2/2021). (foto george reynaldy)

PEMALANG – Dalam acara ‘Sosialisasi Penerima bantuan Permakanan Satu Orang Satu Hari (SOSH) panti/ LKS Swasta 2021’ di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bojongbata Kabupaten Pemalang, Sabtu (27/2/2021), program pelayanan panti menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menjadi perbincangan hangat antara DPRD dan pihak pengelola panti sosial. Seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, saat menjadi pembicara dalam acara tersebut.

“Bagaimana panti bisa menjadi tempat yang bermanfaat, baik bagi panti itu sendiri maupun panti asuhan yang lain serta kepada masyarakat. Dengan program yang dilakukan bersama DPRD, diharapkan mampu membantu meringankan beberapa item pokok yang dibutuhkan di setiap panti sosial,” kata Politikus PKB itu.

Ia mengaku pertemuan DPRD bersama pengelola panti-panti di Pemalang mampu membuat gagasan pemikiran baru untuk eksistensi panti yang dikelola. Disamping itu, dengan pertemuan tersebut, mampu merumuskan program panti bersama pemerintah.

“Tidak hanya itu, DPRD dalam hal pengawasan program yang akan berjalan ini ingin mengajak pihak pengelola panti bersama SKPD terkait sehingga dapat berpartisipasi untuk mendukung program pemerintah, termasuk kesejahteraan masing-masing panti sosial,” harapnya, didampingi Anggota DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti, Joko Haryanto, dan Ahmad Ridwan.

Dikatakan, Dinsos Provinsi Jateng berperan melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pengelola panti yang ada. Dengan begitu, dinsos dapat memahami kendala yang dihadapi dalam pelayanan sosial masyarakat.

“Sebaiknya pihak-pihak pengelola panti, terutama di Pemalang, bisa berkomunikasi dengan dinsos guna merumuskan agenda dan pola pikir dari pihak pengelola panti pada awal tahun ini,” sarannya. (tyas/ariel)

Dilihat: 84

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.