SEMARANG – DPRD Jawa Tengah mendorong pemerintah provinsi segera membangun sekolah di wilayah yang masih tergolong blank spot atau belum memiliki fasilitas pendidikan menengah negeri. Keberadaan sekolah di wilayah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat.
SLEMAN – Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang inovatif dan terintegrasi, Komisi A melaksanakan studi komparasi terkait Sistem dan Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman, DI. Yogyakarta Jumat (30/1/2026). MPP sendiri berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai layanan instansi pusat, daerah, BUMN/BUMD, dan swasta dalam satu tempat untuk mempermudah masyarakat.
PEMALANG – Komisi A DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang, Rabu (7/1/2026). Diskusi dilakukan guna melihat secara langsung pelaksanaan dan kondisi layanan perizinan di daerah.
DENPASAR – Komisi A DPRD bersama Biro Umum Setda Provinsi Jateng berdiskusi dengan Biro Humas Protokol Setda Provinsi Bali, Jumat (12/12/2025). Pokok bahasannya mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Biro Umum Setda Jateng saat ini.
GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng mendukung setiap kegiatan organisasi yang berperan aktif dalam pembangunan daerah. Seperti terlihat saat Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Bagus Suryokusumo menghadiri acara Pengukuhan Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Provinsi Jateng masa bakti 2025-2030, Senin (8/9/2025).
SALATIGA – Usaha Usaha untuk mengurangi Pengangguran di Jawa Tengah harus sesuai dengan kebutuhan, oleh karenanya Pemerintah diharapan untuk bisa memvalidasi data. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai pentingnya data valid sebagai acuan untuk menemukan solusi atas pengangguran terbuka di Jawa Tengah.
BANYUMAS – Keluarnya Inpres No 1/2025 mengenai efisiensi belanja untuk APBN/APBD hendaknya tidak menjadikan alasan untuk melakukan upaya penanganan kemiskinan. Demikian halnya di Pemkab Banyumas upaya intervensi mengurangi angka kemiskinan harus terus dilakukan meski anggaran belanja daerah harus dipangkas.
YOGYAKARTA – Komisi A DPRD melakukan benchmarking atau pembandingan mengenai pengelolaan perpustakaan di Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus) Prov. DIY, Jumat (9/8/2024). Pentingnya pembandingan tersebut untuk nantinya masuk dalam materi draf Raperda Perpustakaan yang merupakan revisi dari Perda No 1/2014.
bersama Dinas Perhubungan dan Satpol PP Provinsi Jateng memantau arus mudik di perbatasan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang, Selasa (2/4/2024).
GEDUNG BERLIANÂ – Komisi A DPRD Provinsi Jateng kembali melanjutkan rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. Ada 7 OPD yang hadir di ruang rapat Komisi A, Gedung Berlian, Kota Semarang, Rabu (21/6/2023).
BANJARNEGARAÂ – Banjarnegara terkenal mempunyai peringkat kemiskinan yang tergolong tinggi. Salah satu upaya untuk menekannya yakni dengan pengelolaan BUMDes.
BREBES – Komisi A DPRD Jawa Tengah mengajak kabupaten/kota bersinergi dengan provinsi dan pemerintah pusat untuk pemuktakhiran data kependudukan. Keakurasian data sangatlah penting guna suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak yang akan digelar tahun 2024 mendatang.
