Rutin Gelar Bedah Buku, Cara Mudah Perpustakaan DIY Gaet Pengunjung

Tanggal -
WhatsApp Image 2024 08 09 at 19.53.36

CENDERA MATA : Sekretaris Komisi A Juli Krisdianto menyerahkan cendera mata gunungan kepada Kepala Dinas Arpus DIY Kurniawan.(foto: mentari pagi)

YOGYAKARTA – Komisi A DPRD melakukan benchmarking atau pembandingan mengenai pengelolaan perpustakaan di Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus) Prov. DIY, Jumat (9/8/2024). Pentingnya pembandingan tersebut untuk nantinya masuk dalam materi draf Raperda Perpustakaan yang merupakan revisi dari Perda No 1/2014.

Pada kesempatan itu, rombongan Komisi A diterima langsung Kepala Dinas Arpus DIY Kurniawan. Sebagaimana dijelaskan Sekretaris Komisi A Juli Krisdianto, perlu ada tolok ukur dalam pengelolaan keperpustakaan. Karena itulah dipilih Perpustakaan milik Pemprov DIY untuk mengetahui konsep pengelolaan yang sudah dilakukan termasuk meningkatkan minat baca masyarakat.

Kurniawan menjelaskan, dengan meningkatkan literasi masyarakat  akan berdampak besar pada semua sektor yang ada di DIY. Selama ini kegiatan yang sudah dilakukan adalah menjalin kemitraan baik dengan penerbit maupun peminat buku yang ada. Acap kali beberapa pekan menggelar bedah buku dengan mengundang penulis, curator maupun dari Lembaga pemerintah termasuk dari anggota DPRD.

“Dalam satu tahun ada 120 kegiatan bedah buku dan untuk menarik semua kalangan pada saat bedah buku kami memiliki bermacam-macam tema. Dari ilmu ekonomi, sosial, pendidikan formal juga ada beberapa pengetahuan terkait UMKM diimbangi ilmu terapan kreativitas yang berguna untuk masyaraka selain bedah buku kami juga membagikan buku ke masyarakat,” jelas Kurniawan.

Selanjutnya Dewi Ambarwati selaku Kepala Balai Layanan Perpustakaan menjelaskan, penyelenggaraan perpustakaan di DIY diatur dalam Perda 1/2021. Dalam pengembangan bahan pustaka dan informasi, didapatkan dengan hibah dan pembelian. Jenis bahan pustaka terbagi menjadi dua jenis, yakni cetak dan digital. Koleksi digital melengkapi koleksi cetak, Setiap tahun dinas menganggarkan pembelian bahan pustaka baru. Karena masuk dalam penilaian akreditasi juga Dinas Perpus juga mengelola serah simpan karya cetak dan karya rekam sebagai bahan pustaka dari penulis.

“Kami memiliki berbagai buku yang tersimpan di bank buku. Buku tersebut berasal dari sumbangan  masyarakat yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan bahan bacaan hal tersebut berhasil menarik animo masyarakat untuk membaca buku alhasil untuk mencari kenyamanan membaca mereka mebuka pojok baca/ taman baca,” jelas Dewi.

Juli Krisdianto sepakat supaya menarik minat baca maupun munat berkunjung ke perpustakaan diperlukan acara-acara yang menarik. Termasuk di Perpustakaan DIY terdapat co working space.

“Konsep itu bisa kita tiru dan diaplikasikan di Jawa Tengah sebagai penarik animo masyarakat untuk membaca buku,” jelas Juli.(mentari/priyanto)

Dilihat: 58

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).