Karang Taruna Perlu Mengawal Upaya Pengentasan Kemiskinan

1000568285

KARANG TARUNA. Bagus Suryokusumo dalam acara pengukuhan FPKT Provinsi Jateng, Senin (8/9/2025), di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Kompleks Gubernuran, Jalan Pahlawan Kota Semarang. (foto setyo herlambang)

GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng mendukung setiap kegiatan organisasi yang berperan aktif dalam pembangunan daerah. Seperti terlihat saat Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Bagus Suryokusumo, yang mewakili Ketua DPRD Sumanto, menghadiri acara Pengukuhan Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Provinsi Jateng masa bakti 2025-2030, Senin (8/9/2025).

Selain Bagus, hadir pula Anggota DPRD lainnya. Diantaranya Juli Krisdianto, Abdul Hamid, Ribut Budi Santoso, dan Tietha Ernawati Suwarto. Acara tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro.

Acara itu digelar di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Kompleks Gubernuran, Jalan Pahlawan Kota Semarang. Pengukuhan tersebut dipimpin Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Tercatat, ada 118 orang pengurus dalam FPKT. Dalam kepengurusan itu, I Gede Ananta Wijaya Putra menjadi Ketua Karang Taruna Provinsi Jateng.

Dalam sambutan pembuka, Kepala Dinsos Provinsi Jateng Imam Maskur mengatakan Karang Taruna berperan dalam penanganan permasalahan sosial. Dengan begitu, Karang Taruna diharapkan ikut mendukung kesejahteraan sosial.

Acara dilanjutkan dengan pengukuhan FPKT dan dilanjut sambutan gubernur. Dalam pebyampaiannya, Ahmad Luthfi meminta Karang Taruan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi Jateng.

“Jika Karang Taruna mampu ikut menjaga stabilitas ketertiban masyarakat, maka kegiatan perekonomian pun akan berkembang,” kata gubernur.

Terkait hal itu, persoalan kemiskinan pun layak dikawal Karang Taruna. Persoalan tersebut harus ditangani ke setiap desa agar kegiatan pengentasan kemiskinan segera diwujudkan.

“Dengan begitu, Karang Taruna ikut pula mengawal kegiatan pengentasan kemiskinan. Caranya, berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti disnaker yang punya balai latihan kerja,” tandasnya. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 13 Juli 2026 – 19 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 13 Juli 2026 – 19 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Pemantauan…

  • Koridor Baru Aglomerasi Trans Jateng Siap Layani Rute Gelangmanggung

    MUNGKID – Koridor baru Aglomerasi Trans Jateng untuk wilayah Gelangmanggung (Magelang–Temanggung) rencananya melayani rute Terminal Maron (Temanggung)–Terminal Tidar (Kota Magelang)–Terminal Borobudur (Kabupaten Magelang) pulang-pergi. Layanan itu dioperasikan mulai Agustus 2027 menggunakan 14 armada bus medium.

  • Komisi C Pantau Kinerja Bank Jateng Cabang Karanganyar & Sukoharjo

    KARANGANYAR – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyoroti kinerja Bank Jateng di tingkat kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto Baharudin menegaskan, sebagai penyumbang sekitar 90% pendapatan BUMD bagi daerah, Bank Jateng harus menunjukkan kinerja yang sehat dan terus meningkat.

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.