SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana
KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam
PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah
KARANGANYAR – Taman Hutan Rakyat (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I bukan sekadar destinasi wisata alam, melainkan benteng konservasi yang memegang peran vital bagi ekosistem di lereng Gunung Lawu. Sebagai daerah tangkapan air, habitat keanekaragaman hayati, dan sarana edukasi, optimalisasi fungsi hutan raya ini mendesak untuk terus ditingkatkan melalui kolaborasi lintas wilayah.
WONOGIRI – Provinsi Jateng saat ini masih memiliki wilayah hutan yang luas. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memantau upaya pengelolaan hutan agar tidak terjadi lahan kritis.
SURAKARTA – Isu kerusakan lingkungan menjadi sorotan utama dalam dialog televisi yang digelar di Stasiun TATV Surakarta dengan tema ‘Menjaga Lingkungan yang Sehat & Berkelanjutan.’ Sejumlah narasumber hadir diantaranya Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK) Provinsi Jateng Widi Hartanto, dan akademisi Profesor Kuwaji Dwi Priyono.
UNGARAN – Komisi B DPRD Provinsi Jateng memberikan apresiasi terhadap kegiatan penanaman pohon di kawasan hulu Rawapening, tepatnya di lereng Gunung Ungaran, kawasan Candi Gedongsongo Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Lokasi tersebut dipilih sebagai tempat penanaman karena termasuk kawasan lahan kritis yang membutuhkan upaya pemulihan lingkungan.
SURAKARTA – Diskusi mengenai optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus bergulir. DPRD Provinsi Jateng mendorong adanya rumusan guna membantu pembuatan regulasi yang mendukung peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat.
YOGYAKARTA – Konsep pengelolaan sampah menjadi sorotan Komisi D DPRD Provinsi Jateng. Saat berada di DI, Yogyakarta, Jumat (30/1/2026), Komisi D mendapat banyak informasi mengenai pengelolaan sampah dan lingkungan hidup (LH).
SURAKARTA – Kesadaran akan vitalnya fungsi ekosistem di tengah ancaman bencana alam yang kian nyata mendorong Komisi B DPRD Provinsi Jateng mempercepat langkah legislasi. Salah satunya dengan menyambangi Kantor Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah X di Kota Surakarta, Selasa (16/12/2025), terkait penyusunan menyusun Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah.
​JAKARTA – Komisi B DPRD Provinsi Jateng menyambangi Kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Rabu (3/12/2025). Langkah itu diambil sebagai respons atas penurunan anggaran kehutanan 2026 dan mendesaknya kebutuhan rehabilitasi lahan kritis di wilayah Jateng.
SURABAYA – Komisi D DPRD Jateng didampingi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur, Selasa (17/06/2025), guna mendapatkan informasi tentang pengolahan limbah sampah dan B3 di Jawa Timur. Â Kunjungan tersebut disambut oleh Subarja SH MSi, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Jawa Timur.
