BAHAS AIR : Ketua Komisi D Nur Saadah berdiskusi mengenai tata kelola air di Pemprov Bali.(foto: azhar alhadi)
DENPASAR – Pengelolaan sumber daya air sudah sepatutnya mulai dilakukan sekarang ini. Berangkat dari itulah, Komisi D DPRD Jateng tengah menginisiasi Raperda Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) supaya air terkelola secara maksimal.
Dalam upaya penguatan materi raperda, Komisi D menggali informasi dan data di Provinsi Bali. Selain pengelolaan wisata, Bali juga dinilai memiliki tata kelola air yang visioner. Sebagai daerah destinasi wisata internasional, sejumlah isu dalam pengelolaan air di Bali di antaranya penurunan muka air tanah, sabuk pantai, air bawah tanah.
Ketua Komisi D Nur Saadah mengungkapkan, dari diskusi denga Pemprov Bali tersebut diharapkan bisa menjadi masukan untuk draf pada nasakah akademik (NA) Raperda Pengelolaan SDA. Pada Rabu (18/12/2024), Komisi D berkesempatan hadir di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinas PUPR Perkim) Provinsi Bali.
“Kami ingin mendapatkan data dan informasi terkait pengelolaan air di Pulau Dewata ini. Penyusunan Raperda tersebbut menjadi usul inisiatif Komisi D yang telah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) Provinsi Jawa Tengah 2025,” ucap dia kepada Kepala Seksi SDA Dinas PUPR Perkim I Made Ariyadi bersama tim Dinas Pusdataru Jateng sebagai mitra komisi dalam penyusunan Raperda ini.
Kunjungan dilakukan di dua lokasi, pertama di Kantor Dinas PUPR Perkim Bali kemudian dilantukan kunjungan lapangan dengan melihat sabuk pantaiu Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida.
Disampaikan I Made Ariyadi, Provinsi Bali memiliki 4 danau, satu situ, delapan pantai, Sembilan daerah aliran sungai (DAS) tersebar di 6 kabupaten. Kebijakan perlindungan sungai, danau, mata air dan laut diatur melalui Pergub 24/2020. Untuk drainase sungai, danau, mata air, irigasi dan air tanah diatur melalui Peraturan Menteri PUPR serta Pantai melalui UUU 1 tahun 2014.
Dalam sesi tanya jawab, Nur Saadah menyoroti soal upaya Pemprov Bali menjaga konservasi sumber daya air. “Apakah ada kebijakan di Bali terkait pembatasan pengambilan air tanah yang dapat menimbulkan penurunan muka air tanah,” ucapnya.
Anggota Komisi D Sugiarto menanyakan terkait pengendalian air di Bali yang mayoritas daerah pantai.
Direspon oleh I Made secara umum upaya penyediaan air baku telah dilakukan Pemerintah berproses untuk membangun tiga bendunganendungan yaitu Bendungan Titab, Tamblang (Buleleng) dan Sidan di Bangli, Gianyar. Serta satu embung Tukad Unda.
Terkait pengendalian pengambilan air baku Pemprov Bali saat ini juga membatasi pengambilan air tanah yang dilakukan terutama oleh hotel.
Dalam mengatasi banjir telah teridentifikasi titik-titik banjir dan saat ini sudah mulai ditangani dengan membangun tanggul pengaman pantai di Pantai Pangkung Tibah, Pantai Nusa Penida, Pantai Semaya, tanggul di Celagi Landan, tanggul di Pantai Tanjung Sanghyang, tanggul di Pantai Ceningan, Pantai Ruas Ds Lembongan, Dsn. Ceningan. Serta tanggul pengaman pantai Toya Pakeh, tanggul pengaman Pantai Ruas Desa Batumunggul, tanggul Pantai di Desa Batununggul, Pemb Tanggul Pantai di Desa Suana dan perbaikan tanggul Pantai Crystal Bay Desa Sakti.(azhar/priyanto)
