SOAL WISATA. Komisi B DPRD Provinsi Jateng sharing soal kepariwisataan dengan Disporapar Kota Banjarmasin Provinsi Kalsel, Rabu (24/7/2024). (foto jos)
BANJARMASIN – Pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi sorotan Komisi B DPRD Provinsi Jateng dalam kegiatan studi banding ke Kota Banjarmasin Provinsi Kalsel, Rabu (24/7/2024). Saat berdiskusi dengan Kabid Pariwisata Disporapar Kota Banjarmasin Emil Salim berserta jajarannya, di ruang rapat lantai 2 Kantor Disporapar, Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni mengaku ingin sharing soal event pariwisata.
“Tujuan dari diskusi ini, kami ingin sharing soal kepariwisataan agar kami juga mampu menghidupkan destinasi wisata yang ada di Jateng, khususnya wisata sungai dan pegunungan dan lainnya,” kata Sri.
Sementara, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jateng Abu Nafi mengatakan perlu adanya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan Jateng. Hal itu mengingat banyak hal yang bisa dikerjasamakan, terutama di bidang ekonomi, pariwisata, dan sebagainya.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Jateng juga sudah cukup maju di bidang pariwisata. Tentu ini kita bisa sharing karena kawan-kawan di Jateng juga bisa melihat bagaimana perkembangan pariwisata kita selama ini. Bahkan, di Jateng itu ada jalan yang mirip di Jepang, banyak bunga Sakura dan daerah yang dinginnya melebihi Eropa. Untuk itu, saya pikir kalau itu dianggap penting untuk melaksanakan event, maka secara tahapan kita bisa belajar dari sistem promosi atau pra event yang dilaksanakan dinas pariwisata Kota Banjarmasin ini,” saran Abu.
Dalam hal ini, Emil Salim mengaku sangat apresiatif atas kunjungan Komisi B DPRD Provinsi Jateng ke Kota Banjarmasin. Soal kepariwisataan, pelaksanaan event pariwisata Banjarmasin secara bertahap mempromosikannya melalui kalender event ke seluruh provinsi.
Tentunya, hal itu dengan mempersiapkan potensi wisata yang ada, baik wisata air, adat, dan bahkan UMKM cinderamata. Ia juga menyambut baik usulan mengenai kerjasama/ kolaborasi event pariwisata tersebut.
“Kota Banjarmasin secara kegiatan pariwisata melaksanakan yang menjadi ketetapan antara DPRD dengan Kepala Daerah, tentunya dengan arahan dari Kementerian Pariwisata,” kata Emil. (con/ariel)
