Kabar Terbaru

  • Kasus Curi Kayu Jati, Warga Srikaton Pati Wadul Dewan

    GEDUNG BERLIAN – Puluhan warga Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati menyambangi Gedung Berlian, DPRD Jawa Tengah di Jalah Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Kamis (15/8/2019). Mereka bermaksud untuk meminta bantuan audiensi dari kalangan dewan terkait dengan kasus yang menimpa Ibu Marsinah dalam kasus dugaan pencurian kayu jati, yang dinilai banyak ditemukan kejanggalan.

  • Usai Upacara HUT Jateng, Rapat Paripurna Digelar

    GEDUNG BERLIAN – DPRD Jateng menggelar rapat paripurna, Kamis (15/8/2019), dengan agenda penyampaian nota keuangan rancangan perubahan APBD Jateng 2019. Agenda lainnya yakni pandangan akhir gubernur dan laporan pansus terhadap persetujuan penetapan Raperda Sistem Kesehatan Provinsi dan Raperda Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi perda.

  • Komisi C: BKK Jateng Harus Profesional

    DEMAK – Sekretaris Komisi C DPRD Jateng Tety Indarti meminta PT BKK Jateng (Perseroda) untuk dikelola lebih profesional. Tujuannya, kinerja dapat terus meningkat sehingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah tinggi.

  • Jateng Nominator Nirwasista Tantra 2019

    JAKARTA – Gubernur Ganjar Pranowo dan DPRD Jawa Tengah diwakili Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso ST, M.Si menghadiri penilaian kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta, Selasa (13/8/2019). Penilaian itu masuk penghargaan Nirwasista Tantra 2019.

  • Sarpras SMAN 2 Salatiga Belum Memadai

    SALATIGA – Komisi E DPRD Jateng berkunjung ke SMA Negeri 2 Kota Salatiga, Senin (12/8/2019), untuk melihat perkembangan sarana/ prasarana (sarpras) sekolah pasca alih status kewenangan dari pemkab/ pemkot ke pemprov. Dalam pantauan itu, Anggota Komisi E Sumarsono mengatakan pengajuan proposal kebutuhan sapras sekolah tetap diseleksi.

  • Fungsi Penganggaran DPRD Diatur PP No 12/2019

    BALI โ€“ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng selama tiga hari mengikuti bimbingan teknis (bintek) di Kuta, Bali (7-9/8/2019) terkait pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 12/ 2019. Kegiatan tersebut bekerja sama LPM Universitas Ngurah Rai Denpasar.