KUNJUNGAN KERJA : Komisi E berkunjung ke RSUD Margono Sukarjo dalam pemantauan peningkatan pelayanan kesehatan.(foto: choirul amin)
BANYUMAS – Komisi E DPRD Jawa Tengah mendukung sepenuhnya upaya pihak manajemen RSUD Margono Soekarjo, Purwokerto, Banyumas untuk meningatkan klasifikasi rumah sakit dari B Pendidikan menjadi A Pendidikan. Pentingnya klasifikasi rumah sakit untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Ketua Komisi E Abdul Hamid menyatakan, pihaknya sangat mendorong percepatan peningkatan klasifikasi RSUD Margono Soekarjo mengingat rumah sakit milik Pemprov Jateng itu memiliki prospek yang sangat potensial.
“Dari sisi tenaga medis, fasilitas, sarana dan prasarana ada semua dan mumpuni. Kami bersama Pemprov Jateng mendorong untuk bisa meningkatkan klasifikasinya. Dari sisi cakupan wilayah pelayanan pun rumah sakit ini sangat luas. Ke barat sampai ke Tasikmalaya, Cirebon bagian selatan, Kuningan. Di Jateng sampai Banjarnegara, Brebes selatan, Cilacap,” ucapnya usai memimpin kunjungan kerja Komisi E ke RSUD Margono Soekarjo, Senin (2/10/2023). Pada kesempatan itu, rombongan diterima Dirut RSUD MS Dr dr Harsini SpPr dan jajaran manajemen.
Dalam penjelasannya, Dirut Harsini menyatakan, pihaknya tengah berupaya meningkatkan kualifikasi rumah sakit menjadi A. Dengan kualifikasi tersebut, pelayanan disesuaikan dengan standar yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Pihaknya yakin dengan pemenuhan standar bertipe A. Sejauh ini RSUD Margono telah memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik bertipe A. Sekarang ini sudah memiliki empat medik spesialis dasadr, lima spesialis penunjang medik, 12 medik spesialis dan 13 medik subspesialis.
Selain itu, peralatan radiologi dan kedokteran nuklir harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bahkan fasilitas penunjang pun seperti pemenuhan kamar sudah lengkap.
“ Harapan kami dengan dukungan pemprov serta Komisi E, kami dapat naik menjadi tipe A yang semula B. Pelayanan Kesehatan di masyarakat Jateng bagian barat selatan ini bisa tercover,” ucapnya.
Selanjutnya anggota Komisi E Joko Haryanto menambahkan, dengan meningkatkan pelayanan rumah sakit bukan berarti melupakan atau melaikan fungsi pelayanan kepada masyarakat miskin. Masyarakat yang membawa surat keterangan tanda miskin (SKTM) saat pengobatan untuk tidak ditolak. Amanah undang-undang, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan wajib ditaati oleh manajemen rumah sakit terlebih dalam pengelolaan pemerintah daerah. Jasiman pun sepakat dengan hal itu. Mengingat RSUD Margono Soekarjo merupakan satu-satunya milik pemerintah di Jateng wilayah barat-selatan tentunya peningkatan pelayanan harus mutlak dilakukan.(amin/priyanto)
