TPH Masaran Sragen Perkuat Fungsi Sosial

IMG 20240222 WA0045

KEBUN BENIH. Komisi B DPRD Provinsi Jateng saat berdiskusi di Kebun Benih TPH Masaran Kabupaten Sragen, Jumat (21/2/2023). (foto mentari amanda)

SRAGEN – Dalam kegiatan monitoring, Komisi B DPRD Provinsi Jateng mendatangi salah satu kebun benih yakni Kebun Benih Tanaman Pangan & Hortikultura (TPH) Masaran Kabupaten Sragen, Rabu (21/2/2024). Saat berdiskusi, Sub Koordinator Benih Tanaman Pangan & Hortikuktura Wilayah Surakarta Agus Rustriyarto mengaku selama ini kinerja kebun benih mampu melaksanakan fungsi sosial kepada masyarakat sekitar

“Disini, luas kebun 6 hektare dan sebagian besar untuk fungsi sosial seperti adanya bagi hasil untuk masyarakat. Ada juga ponpes yang ingin belajar. Selain itu, disini juga memproduksi pupuk organik. Hanya saja kendalanya lebih ke sarpras (sarana dan prasarana) fasilitas gudang dan peralatan banyak yang rusak seperti saluran irigasi, perontok padi, dan elektrik sprayer,” ungkapnya.

Mendengarnya, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sarno mengaku sangat apresiasi kinerja TPH Masaran. Karena, hingga tahun ini penerimaan pendapatannya sudah cukup baik.

“Memang, kurangnya fasilitas sarpras perlu dibenahi, mengingat kebun benih melaksanakan fungsi sosial,” kata Sarno.

Senada, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sri Maryuni mengatakan pendapatannya selama kurun 2020-2023 dari jumlah target ke realisasi selalu meningkat dari tahun ke tahun. “Semoga pada 2024 ini realisasi juga mengalami peningkatan, bukan penurunan dari target PAD nya,” harap Sri.

Sementara, Anggota Komisi B Yusuf Hidayat lebih menyoroti soal kualitas produksi. Ia menilai kualitas pupuk agar dapat menghasilkan hasil panen yang berkualitas perlu dijaga. 

“Untuk itu, sebaiknya kita perlu juga mengadakan sosialisasi tentang benih kepada para petani,” saran Yusuf. (mentari/ariel)

Berita Terkait

  • Inovasi Parkir Khusus di DIY Jadi Bahan Pertimbangan

    YOGYAKARTA – Pengelolaan tempat khusus parkir (TKP) dan Terminal tipe B di Yogyakarta menarik perhatian Komisi D DPRD Provinsi Jateng. Sebagai destinasi wisata, Provinsi DI. Yogyakarta terbilang kerepotan dalam mengelola parkir. Dengan memiliki TKP itu, Komisi D ingin mengetahui konsep pengelolaannya.

  • Optimalkan sebagai Fasilitator, Banhub Siap Pindah ke IKN

    JAKARTA – Komisi A mendorong kinerja Badan Penghubung (Banhub) Jateng yang ada di Jakarta untuk terus mencitrakan daerah kepada khalayak. Bagaimanapun Jakarta tetap memiliki peran yang sangat sentral bagi perkembangan daerah. Dengan demikian keberadaan Badan Penghubung dapat menggunakan perannya sebagai penghubung dengan pemerintah pusat, fasilitator hubungan antarlembaga, serta penyedia informasi dan layanan bagi masyarakat Jateng di Jakarta.

  • Bahas Regulasi ‘Smart Province’, Dewan Studi Banding ke Jabar

    BANDUNG – Cepatnya perkembangan teknologi saat ini menuntut pemerintah daerah harus semakin cepat dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, Komisi A DPRD Jateng melakukan studi banding ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jabar, Selasa (2/7/2019), membahas soal Provinsi Cerdas, Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.