RAPAT PARIPURNA VIRTUAL: Penjelasan Usulan 3 Raperda

01 paripurna KRIBO

PIMPIN RAPAT. Bambang Kusriyanto bersama Ferry Wawan Cahyono dan Sekda Provinsi Jateng Herru Setiadhie saat memimpin rapat paripurna secara virtual, Rabu (26/8/2020), di Lantai 4 Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang. (foto rahmat yasir widayat)

GEDUNG BERLIAN – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto bersama Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono membuka rapat paripurna secara virtual dengan agenda penjelasan usul 3 Raperda diantaranya Pembentukan Dana Cadangan Pilkada 2024, Rencana Perlindungan/ Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pembangunan/ Pengembangan Kepemudaan. Usai membuka rapat, ia mempersilakan Komisi A DPRD terlebih dulu menyampaikan usulan raperdanya.

Dalam hal ini, juru bicara Komisi A DPRD Muhamad Yunus menjelaskan bahwa usul/ prakarsa Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pilkada 2024 merupakan kesiapan anggaran saat melaksanakan pilkada. Tahapan yang memerlukan anggaran besar itu yakni tahap persiapan, penyelenggaraan, dan keamanan pemilu.

“Pilkada 2024 di Jateng harus mampu diselenggarakan dengan anggaran yang mencukupi. Dengan begitu, Pilkada 2024 atau Pilgub dapat dilaksanakan secara baik,” katanya. 

Setelah menjelaskan panjang lebar, dilanjutkan juru bicara Komisi D DPRD M. Chamim Irfani menerangkan mengenai usulan Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk menjamin kesehatan, ekosistem, dan fungsi lingkungan hidup. Raperda itu juga nantinya menjadi aturan dalam pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

“Untuk itu, diperlukan payung hukum dalam perlimdungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena, permasalahan lingkungan hidup di Jateng sangat komplek. Di beberapa daerah sering terkena bencana banjir, longsor, dan kekeringan. Untuk itu, UU Nomor 5 Tahun 2007 perlu ditinjau kembali sehingga penegakan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan,” kata Chamim.

Dilanjutkan, pembacaan penjelasan usulan Raperda Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan oleh Anggota Komisi E DPRD Muh. Zen. Dalam penjelasannya itu, ia mengatakan bahwa potensi kepemudaan perlu digali karena mampu berperan dalam pembangunan di Jateng.

“Tren jumlah pemuda di Jateng mengalami peningkatan yakni pada 2019 sebanyak 7,84 juta jiwa. Sehingga, arah kepemudaan di Jateng itu perlu mendapat perhatian khusus agar permasalahan pengangguran dan kemiskinan dapat teratasi. Oleh karena itu, nantinya ada payung hukum dalam upaya pembangunan dan pengembangan kepemudaan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi,” ujar Muh. Zen.

Setelah pembacaan usulan 3 raperda dari 3 Komisi, Bambang Kusriyanto menutup rapat paripurna. Rapat itu akan dijadwalkan kembali dalam beberapa hari ke depan dengan agenda tanggapan dari gubernur mengenai usulan-usulan raperda tersebut. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam