RAPAT PARIPURNA VIRTUAL: Penjelasan Gubernur atas Raperda APBD 2021

01 paripurna RAPBD 2021

RAPAT VIRTUAL. Rapat paripurna yang digelar secara virtual, Kamis (17/9/2020), mengagendakan penjelasan gubernur atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan 2021 dibuka oleh Bambang Kusriyanto bersama Heri Pudyatmoko dihadiri Ganjar Pranowo. (foto rahmat yasir widayat)

GEDUNG BERLIAN – Rapat paripurna yang digelar secara virtual, Kamis (17/9/2020), mengagendakan penjelasan gubernur atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan 2021. Sebelum rapat dibuka, Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto menjelaskan bahwa peserta rapat sudah memenuhi kuorum sesuai Peraturan DPRD.

“Peserta rapat yang hadir secara fisik sebanyak 25 orang dan 37 orang yang hadir secara virtual,” katanya didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Heri Pudyatmoko.

Setelah rapat dibuka, Bambang mempersilakan Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan soal penjelasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2021. Dalam laporan gubernur itu, dijelaskan mengenai Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah, dan segala urusan yang membutuhkan anggaran daerah.

“Ringkasan rancangan APBD 2021 diantaranya anggaran pendapatan daerah Rp 26,57 triliun dan anggaran belanja daerah Rp 26,92 triliun sehingga defisitnya menjadi Rp 350 miliar. Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan Rp 620 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 270 miliar sehingga pembiayaan netto menjadi Rp 350 miliar. Dari angka defisit dan pembiayaan netto itu, maka SiLPA (sisa lebih penggunaan anggaran) menjadi nihil,” kata gubernur.

Usai pembacaan laporan gubernur itu, Bambang kemudian menutup rapat paripurna virtual tersebut. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, rapat paripurna dilanjutkan kembali pada Senin (21/9/2020) dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi dan penetapan rancangan APBD Tahun Anggaran 2021. 

“Pembahasan APBD 2021 tetap kita laksanakan di tengah pandemi ini. Yang penting, protokol kesehatan tetap dilaksanakan dan tidak berlama-lama mengingat kondisi saat ini,” kata Bambang Kribo, sapaan akrab politikus PDI Perjuangan itu. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam