DIALOG PROAKTIF: Potensi Kelautan Kebumen Layak Dikembangkan

26d20166 ffd4 4fb2 83bd ff0c5a79a2ef

KOLAM LOBSTER. Bambang Eko Purnomo saat melihat kolam budidaya lobster di Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, Kamis (16/5/2024). (foto ariel noviandri)

KEBUMEN – Cerahnya jalur selatan-selatan mengiringi perjalanan Bambang Eko Purnomo ke pembudidaya lobster di Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Setibanya di lokasi, Kamis (16/5/2024), ia langsung disambut Kades Pasir Puryono dan beberapa warga setempat.

Di tempat budidaya lobster itu, ia mengaku kagum dengan semangat warga dalam upaya menumbuhkan perekonomiannya. Bagaimana tidak, dengan budidaya lobster itu, hasil produksinya mampu menembus pasar ekspor.

“Bagus ini, sudah mampu menembus pasar ekspor. Kondisi itu bisa dilakukan karena ada buyer dari Jakarta kemudian mengekspornya ke luar negeri,” kata Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng itu, ketika melihat kolam-kolam berisi lobster.

Dikatakannya, dari budidaya itu, setiap 3 bulan sudah mampu panen lobster. Secara rinci, 1 kg mendapat 6 lobster dan sebulan produksi dapat mencapai angka 1 ton.

“Ini bisnis menguntungkan. Coba saja beli 1 ekor lobster di rumah makan, harganya bisa mencapai sekitar Rp 600 ribu. Memang, patut diakui segmen pasarnya menengah ke atas tapi setidaknya pembudidaya mampu memenuhi permintaan pasarnya,” ujarnya.

Meski begitu, ia berharap pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait tetap melakukan pendampingan ke pembudidaya lobster. Pasalnya, selama ini pembudidaya itu masih terkendala dengan persoalan permodalan.

“Kami (DPRD) mencoba berkomunikasi dengan dinas terkait agar persoalan yang dihadapi pembudidaya tersebut dapat teratasi. Dengan begitu, pengelolaan dan perkembangan usaha warga dapat berkelanjutan untuk menumbuhkan perekonomian di daerah,” jelasnya.

PANTAI KARANGBOLONG

Setelah mengunjungi pembudidaya lobster, Bambang melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Pantai Karangbolong. Disana, ia mengakui objek wisata itu salah satu destinasi unggulan yang dimiliki Kabupaten Kebumen.

Karena, ia melihat banyak wisatawan yang berdatangan, baik untuk melihat sepanjang pantai selatan dari atas bukit karang maupun menginap di glamping, hotel, dan camping. Dari situ, ia berharap pengelolaannya dapat terus dibenahi dan dikembangkan agar lebih banyak lagi wisatawan yang berkunjung.

“Disini bagus tempatnya karena sulit menemukan tempat seperti ini di Jawa,” katanya kagum.

Sebagai informasi, kawasan pantai dan bukit karang Karangbolong itu lahannya dimiliki PT. Perhutani. Saat ini, pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk lebih dikembangkan sebagai destinasi swasta. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Program ‘Revola Jateng Optimis’

    BANJARNEGARA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Setya Ari Nugroho mendukung Program Revolusi Lahan atau ‘Revola Jateng Optimis,’ yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut dia program yang bertujuan menghidupkan sejumlah lahan tidur yang sudah bertahun-tahun menjadi kembali produktif merupakan langkah tepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat

  • Dipantau, Revitalisasi Jembatan Dengkeng Klaten

    KLATEN – Perbaikan Jembatan Dengkeng di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten penting untuk menjaga konektivitas dan kelancaran mobilitas masyarakat di jalur Karangwuni hingga batas Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Infrastruktur yang menjadi penghubung antarwilayah tersebut kini mulai direvitalisasi dengan pembangunan jembatan baru

  • Komisi E Pantau Kualitas Belajar Mengajar di SMA 1 Kedungwuni

    KAJEN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyoroti kualitas proses belajar mengajar sekaligus memastikan lingkungan sekolah tetap aman bagi peserta didik. Hal itu menjadi fokus Komisi E ke SMA Negeri 1 Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Senin (10/8/2026), untuk menggali masukan, data, dan informasi pendidikan di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII

  • Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jateng Perlu Regulasi Lebih Tegas

    SUKOHARJO – Tingginya mobilitas masyarakat, meningkatnya beban angkutan logistik, dan kebutuhan menjaga kualitas ribuan kilometer jalan provinsi menjadi alasan Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong lahirnya regulasi baru tentang penyelenggaraan jalan. Aturan itu dinilai penting untuk memastikan pengelolaan jalan lebih terarah, berkelanjutan, sekaligus memperjelas kewenangan antarinstansi