Perkuat Pendidikan Agama dalam Keluarga

IMG 20210314 WA0002

Sukirman. (foto dewi sekarsari)

KAJEN – Pemahaman agama yang sempit berdampak pada menjamurnya paham radikalisme dan sikap intoleran yang ada di Indonesia. Melihat kondisi itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman menilai minimnya pemahaman yang benar terhadap agama di kalangan masyarakat menjadi salah satu faktor tumbuhnya paham dan sikap tersebut.

Demikian disampaikannya, saat menghadiri diskusi di Kantor Setda Kabupaten Pekalongan, Sabtu (13/3/2021). Dalam dialog itu, ia juga mengatakan hal penting dilakukan saat menghadapi persoalan tersebut yakni membuat ‘pagar’ dalam keluarga dan lingkungan mengenai tata cara pendidikan yang kuat mengenai agama, landasan moral, dan akhlak. Dengan begitu, paham-paham anti NKRI dan Pancasila bisa terbendung dalam kehidupan keluarga. 

“Selain itu, peran pemerintah juga harus terlihat saat memperkuat basis ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan. Karena, itu juga menjadi salah satu penyebab paham radikalisme bisa masuk ke masyarakat kita,” kata Politikus PKB itu didampingi Anggota Komisi D DPRD Agung Satria Hermawan dan Anggota Komisi B DPRD Sofwan Sumadi.

Pada era milenial sekarang, lanjut dia, pengaruh media sosial sangat besar membentuk mental anak muda. Karena, media sosial itu memuat banyak informasi, baik berita update maupun hoaks, yang seringkali tanpa disaring terlebih dahulu. Terlebih, perubahan pola pendidikan saat ini menggunakan media daring/ online sehingga tidak ada pergaulan dan interaksi langsung kepada guru, ulama, dan sesama siswa yang memudahkan paham radikalisme masuk ke dalam lingkungan sekitar.

“Kami sebagai Anggota DPRD akan mengawal kebijakan pemerintah dari segala arah, terutama arah penggunaan APBD yang benar untuk menggerakkan ekonomi Jateng agar tepat sasaran sehingga paham radikalisme bisa dibendung. Di bidang pendidikan, nilai keagamaan perlu diperkuat, termasuk memperkuat basis pendidikan NU, Muhammadiyah, dan paham nasionalisme,” ucapnya. (ayu/ariel)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam