Pendapatan & Pelayanan RSUD dr. Moewardi Dibahas

IMG 20240319 WA0044

SOAL RSUD. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pendapatan dan pelayanan rumah sakit di RSUD Dr. Moewardi, Kota Surakarta, Selasa (19/3/2024). (foto ayu danik)

SURAKARTA – Komisi C DPRD Provinsi Jateng kembali memonitor perkembangan pendapatan dan pengelolaan dalam hal pelayanan RSUD Dr. Moewardi di Kota Surakarta, Selasa (19/3/2024). Kegiatan itu berbarengan dengan acara Forum Perangkat Daerah 2024 dan Renja 2025 bersama Dinas Kesehatan, RSUD dan RSJD milik Pemerintah Provinsi Jateng.

Dalam diskusi bersama itu, Cahyono Hadi selaku Direktur Utama RSUD Dr. Moewardi menjelaskan bahwa mutu pelayanan dilakukan dengan selalu mengecek rating bintang dari pasien yang berkunjung ke rumah sakit. Hal tersebut dibahas bersama-sama dalam meeting setiap pagi.

“Untuk pelayanan di RSUD Dr. Moewardi sudah meningkat, yang awalnya hanya bisa mengoperasi 29 per hari, sekarang bisa sampai 90 orang. Ada juga yang tadinya keluhan pasien yang berkunjung bisa sampai 100 orang, sekarang paling hanya ada 1. Kalau bisa sih terus ditingkatkan supaya tidak ada lagi keluhan,” jelasnya.

Komisi C juga mencari informasi mengenai penambahan Poli Kulit dan Kecantikan di RSUD Dr. Moewardi, yang baru di buka sekitar dua tahunan ini. Informasi itu masih seputar kontribusi pendapatan dari poli baru tersebut.

“Apakah poli kulit itu sudah memberi kontribusi untuk pendapatan RSUD Dr. Moewardi? Karena kan sekarang sedang tren perawatan kulit ‘glowing.’ Apakah itu berpengaruh besar?,” tanya Padmasari Mestikajati, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng.

Cahyono menjelaskan bahwa poli kulit sudah banyak memberi kontribusi untuk pendapatan di rumah sakit. Meski begitu, ada beberapa hal kendala yang dihadapi, salah satunya ketersediaan tempat yang belum memadai.

“Walaupun baru 2 tahunan, poli sudah banyak juga memberi pemasukan. Namun, memang butuh lahan yang lebih besar lagi untuk bisa melayani pasien yang terus berdatangan,” jawabnya.

Sebagai informasi, target pendapatan RSUD Dr. Moewardi pada 2024 sebesar Rp 812.500.000.000. Dan. realisasinya sampai Februari 2024 baru mencapai 23% yakni sebesar Rp 186.076.493.923. (bintari/ariel)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 13 Juli 2026 – 19 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 13 Juli 2026 – 19 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Pemantauan…

  • Koridor Baru Aglomerasi Trans Jateng Siap Layani Rute Gelangmanggung

    MUNGKID – Koridor baru Aglomerasi Trans Jateng untuk wilayah Gelangmanggung (Magelang–Temanggung) rencananya melayani rute Terminal Maron (Temanggung)–Terminal Tidar (Kota Magelang)–Terminal Borobudur (Kabupaten Magelang) pulang-pergi. Layanan itu dioperasikan mulai Agustus 2027 menggunakan 14 armada bus medium.

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…