Pendapatan & Pelayanan RSUD dr. Moewardi Dibahas

IMG 20240319 WA0044

SOAL RSUD. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pendapatan dan pelayanan rumah sakit di RSUD Dr. Moewardi, Kota Surakarta, Selasa (19/3/2024). (foto ayu danik)

SURAKARTA – Komisi C DPRD Provinsi Jateng kembali memonitor perkembangan pendapatan dan pengelolaan dalam hal pelayanan RSUD Dr. Moewardi di Kota Surakarta, Selasa (19/3/2024). Kegiatan itu berbarengan dengan acara Forum Perangkat Daerah 2024 dan Renja 2025 bersama Dinas Kesehatan, RSUD dan RSJD milik Pemerintah Provinsi Jateng.

Dalam diskusi bersama itu, Cahyono Hadi selaku Direktur Utama RSUD Dr. Moewardi menjelaskan bahwa mutu pelayanan dilakukan dengan selalu mengecek rating bintang dari pasien yang berkunjung ke rumah sakit. Hal tersebut dibahas bersama-sama dalam meeting setiap pagi.

“Untuk pelayanan di RSUD Dr. Moewardi sudah meningkat, yang awalnya hanya bisa mengoperasi 29 per hari, sekarang bisa sampai 90 orang. Ada juga yang tadinya keluhan pasien yang berkunjung bisa sampai 100 orang, sekarang paling hanya ada 1. Kalau bisa sih terus ditingkatkan supaya tidak ada lagi keluhan,” jelasnya.

Komisi C juga mencari informasi mengenai penambahan Poli Kulit dan Kecantikan di RSUD Dr. Moewardi, yang baru di buka sekitar dua tahunan ini. Informasi itu masih seputar kontribusi pendapatan dari poli baru tersebut.

“Apakah poli kulit itu sudah memberi kontribusi untuk pendapatan RSUD Dr. Moewardi? Karena kan sekarang sedang tren perawatan kulit ‘glowing.’ Apakah itu berpengaruh besar?,” tanya Padmasari Mestikajati, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng.

Cahyono menjelaskan bahwa poli kulit sudah banyak memberi kontribusi untuk pendapatan di rumah sakit. Meski begitu, ada beberapa hal kendala yang dihadapi, salah satunya ketersediaan tempat yang belum memadai.

“Walaupun baru 2 tahunan, poli sudah banyak juga memberi pemasukan. Namun, memang butuh lahan yang lebih besar lagi untuk bisa melayani pasien yang terus berdatangan,” jawabnya.

Sebagai informasi, target pendapatan RSUD Dr. Moewardi pada 2024 sebesar Rp 812.500.000.000. Dan. realisasinya sampai Februari 2024 baru mencapai 23% yakni sebesar Rp 186.076.493.923. (bintari/ariel)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 31 Agustus 2026 – 6 September 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 31 Agustus 2026 – 6 September 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Tipe…

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana