Pelajari Konsep Trotoar Street Complete DKI Jakarta

IMG 20200113 WA0003

BAHAS TROTOAR. Komisi D Provinsi Jateng saat melakukan studi banding ke Kantor Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Jumat (10/1/2020), membahas soal peningkatan kembali fungsi trotoar. (foto setyo herlambang)

JAKARTA – Pengembalian fungsi trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki di kota besar saat ini tengah dikebut. DKI Jakarta dinilai berhasil dalam peningkatan kembali penggunaan trotoar.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso, saat memimpin Komisi D bertemu dengan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho bersama jajarannya, Jumat (10/1/2020). Pada kesempatan itu, ia berharap peningkatan dalam penggunaan trotoar juga dapat dilakukan di beberapa kota besar di Jawa Tengah. 

“Melihat DKI Jakarta dengan pengembangan trotoar pejalan kaki lebih ditingkatkan, tentunya hal ini bisa menjadi role model kota besar yang ada di Jateng untuk dapat diterapkan. Pengembalian fungsi trotoar juga sebagai upaya kepedulian pemerintah terhadap kaum disabilitas yang menggunakan moda transportasi umum,” jelas Politikus PKS itu.

Menanggapi hal itu, Hari Nugroho memaparkan selama tahap pembangunan trotoar pihaknya bekerjasama dengan SKPD lain dalam proses pengerjaannya. Harapannya, proses tersebut menjadi satu paket pembangunan trotoar dan penataan lahan hijau sehingga dalam penganggarannya dapat tercapai maksimal. 

“Proses pembangunan trotoar di DKI Jakarta berbasis Complete Street dan berkeadilan. Artinya, trotoar jalan dengan perencanaan jalan dengan ideal dan lengkap. Dalam complete street, terdapat beberapa pembagian fungsi jalan secara ideal diantarnya jalur kendaraan, jalur sepeda, jalur hiijau, jalur pejalan kaki, jalur utilitas, jalur street furniture, dan ruang ketiga,” jelas Hari.

Sedangkan sumber pendanaan, lanjut dia, pihaknya menggunakan APBD dan non APBD berupa creative financing diantaranya pemanfaatan corporate social responsibility (CSR),  Adapun komposisi anggaran adalah lelang sebanyak 23.09%, e-purchasing (e-catalog) sebesar 70.19%, dan lainnya 6,71%. 

“Pengerjaan juga dibarengi proses penataan lahan hijau dan penanaman kabel utilitas yang disatukan agar tertata dengan baik,” terangnya. (tyo/ariel

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam