DEMAK – Menyikapi munculnya klaster baru Covid-19 di sektor industri, Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak adanya langkah tegas Pemerintah Provinsi dan pengelola pabrik. Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Aziz menegaskan, jika ada yang positif Covid-19, perlu dilakukan penutupan pabrik.
TEMANGGUNG – DPRD bersama Pemprov Jateng kini terus menggenjot penyaluran bantuan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Seperti dilakukan Anggota DPRD Provinsi Jateng Dapil 9, yang menyalurkan bantuan ‘Jogo Tonggo Kit’ dari Dinas Kesehatan Provinsi Jateng ke Kabupaten Temanggung, Jumat (3/7/2020).
KUDUS – Memasuki masa New Normal, DPRD Provinsi Jateng tetap berharap masyarakat dapat terus meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan. Hal itu penting, mengingat saat ini masih banyak masyarakat yang tidak peduli protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.
BLORA – Dalam beberapa hari terakhir ini, DPRD Provinsi Jateng telah menyalurkan bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jateng ke sejumlah daerah. Tak terkecuali Kabupaten Blora, bantuan berupa ‘Jogo Tonggo Kit’ disalurkan Anggota DPRD dari Dapil 5.
KENDAL – Komisi E DPRD Provinisi Jateng berkunjung ke SMK 4 Kabupaten Kendal, Selasa (30/6/2020), terkait pengawasan dan pemantauan recovery Covid-19 dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021. Saat bertemu dengan Kasi SMK Cabang Dinas Pendidikan Nunik Mustika Ning Tyas Runtuweni dan Kepala SMK 4 Suharto beserta Jajarannya, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Aziz mengatakan bahwa selama ini kendala peserta didik dalam Kegiatan Belajar Mengajar menuju pembelajaran tatap muka saat ini belum dapat dilakukan.
KENDAL – Komisi E DPRD Provinsi Jateng melanjutkan pengawasan dan pemantauan recovery Covid-19 ke SMA Negeri 1 Kabupaten Kendal, Selasa (30/6/2020), setelah sebelumnya ke SMA dan SMK di Kabupaten Batang. Di Kendal, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid mengatakan kondisi pandemi Covid-19 sudah merubah kebiasaan masyarakat, termasuk sekolah.
BATANG – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menjadi sorotan Komisi E DPRD Provinsi Jateng setiap tahunnya. Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 ini, Komisi E mengevaluasi proses PPDB yang dilaksanakan secara online/ daring (dalam jaringan) di tengah pandemi Covid-19 di wilayah Jateng.
GEDUNG BERLIAN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng kembali melanjutkan pembahasan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 dengan seluruh mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat Komisi E, Selasa (23/6/2020). Kali ini, pembahasan menyoroti sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, dan bidang olahraga kebudayaan.
GEDUNG BERLIAN – Persoalan perlindungan perempuan dan anak menjadi pokok bahasan utama saat DPRD Provinsi Jateng berdialog dengan Pansus IV DPRD Provinsi Jabar, di Ruang Banggar Gedung Berlian, Kota Semarang, Selasa (23/6/2020). Pada kesempatan itu, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid didampingi Anggota Komisi E Muh. Zen mengatakan saat ini pihaknya sedang menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
GEDUNG BERLIAN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengelar rapat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, Senin (22/6/2020), di ruang rapat komisi. Rapat itu dipimpin Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid, Wakil Ketua Abdul Azis dan Sekretaris Sri Ruwiyati bersama Anggota Komisi E lainnya.
SALATIGA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng memantau persiapan hingga pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di SMA Negeri 3 Kota Salatiga, Rabu (17/6/2020). Hal itu dilakukan untuk mengetahui kendala yang dialami saat PPDB secara daring atau online pada saat masa pandemi ini.
UNGARAN – Menghadapi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di masa pandemi Covid-19 ini, Komisi E DPRD Provinsi Jateng memantau berbagai persiapan di beberapa sekolah salah satunya di SMA Negeri 2 Ungaran Kabupaten Semarang, Selasa (16/6/2020). Saat berdialog dengan jajaran pihak sekolah, Wakil Ketua Komisi E Abdul Aziz mengatakan semua sekolah diharuskan sudah siap dalam kondisi serba terbatas seperti ini.
