BERITA KOMISI D

  • Tempat Khusus Parkir Jadi Solusi Pengelolaan Perparkiran di Kota Besar

    YOGYAKARTA – Masalah parkir sudah saatnya diselesaikan. Terlebih untuk daerah perkotaan yang minim untuk dijadikan tempat khusus parkir. Wakil Ketua Komisi D Arifin Mustofa menyampaikan hal itu saat memimpin rombongan melakukan kunjungan kerja ke UPT Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran milik Dinas Perhubungan Provinsi DI Yogyakarta, Rabu (21/8/2024).

  • Komisi D Dorong Pembayaran Tarif Nontunai di BRT Digencarkan

    MUNGKID – Komisi D melakukan kunjungan kerja di Terminal Borobudur, Kabupaten Magelang terkait Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng bersama Dinas Perhubungan Jateng, Senin (5/8/2024).  Sekarang ini transportasi umum terutama Trans Jateng sangatlah membantu dan memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan, dengan tarif yang sangat terjangkau, mudah, nyaman, murah.

  • Pembayaran Non Tunai BRT Trans Batam Bisa Dicontoh di Jateng

    BATAM – Komisi D tertarik dengan pengembangan bisnis yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Batam terkait layanan non tunai menggunakan kartu uang elektronik pada bus rapid transit (BRT) Trans Batam. Mulai Januari 2023 sampai dengan pertengahan 2024, Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) UPT Pelayanan Jasa Transportasi (PJT) Dinas Perhubungan Batam dalam operasional BRT sudah 100 persen menggunakan sistem non tunai (cashless).

  • Penerima Program RTLH di Dukuhturi Turut Disokong Warga Sekitar

    SLAWI – Komisi D DPRD Jateng melakukan pemantauan pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Desa Dukuhturi, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Rabu (3/7/2024). Rombongan disambut dengan hangat oleh warga penerima bantuan, saat mengunjungi rumah yang sudah berdiri kokoh itu. 

  • Perlu Kolaborasi Maksimalkan SPAM di Jateng

    JAKARTA –  Polemik pengelolaan air masih menjadi kasus khusus yang perlu untuk dicarikan solusi. Kondisi ini menjadi salah satu konsen dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, akan keterbutuhan air bersih untuk masyarakat. Memandang pentingnya hal tersebut, Komisi D DPRD Jawa Tengah mendorong adanya Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengurai hal tersebut.

  • Saatnya Penataan Aset Daerah Perlu Terpusat

    SURAKARTA – Masalah penataan aset menjadi perhatian serius Badan Pemeriksa Keungan (BPK). DPRD Jateng mendorong OPD untuk taat dalam tata Kelola aset. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Komisi D dengan Dinas PU Bina Marga Cipta Karya (BMCK) Jateng di Surakarta, Jumat (28/6/2024), sebagai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK pada pendapatan TA 2023.