ASPIRASI JATENG : Jamin Stok Minyak Goreng selama Ramadan

Tanggal -
WhatsApp Image 2022 03 08 at 20.12.08

BAHAS MINYAK GORENG : Ketua Komisi B Sumanto menjadi narasumber di Stasiun TATV Surakarta membahas kelangkaan minyak goreng.(foto: sonidinata)

SURAKARTA – Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto berharap jelang bulan Puasa dan Lebaran stok minyak goreng di pasaran bisa terjaga. Dengan demikian tidak akan terjadi panic buying maupun kelangkaan stok. Harapan tersebut diungkapkannya saat bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng Arief Sambodo saat menjadi narasumber dalam acara Aspirasi Jateng “Minyak Goreng Langka, Ada Apa?” di Stasiun TATV Surakarta, Selasa (8/3/2022).

“Harapan kami puasa nanti stok minyak goreng bisa terkendali. Jangan ada kekurangan, apalagi Indulfitri besok ada sinyal kita bisa berlebaran. Pemerintah kami harap bisa mencukupi stok,” ucapnya.

Kepada masyarakat pun dia turut meminta supaya dalam membeli minyak goreng secukupnya. Dengan demikian suplai bisa terkendali.

Arief mengungkapkan, pihaknya sejak Januari lalu dengan bekerja sama pihak swasta dan distributor minyak goreng terus melakukan pemantauan sekaligus operasi pasar di Jateng. Sampai awal Maret saja sudah menyasar di 35 kabupaten/kota. Dalam pembagian itu, Arif menyebut, setiap kabupaten/kota mendapat jumlah berbeda dengan mendapat 3.000 liter, 2.000 liter, dan lain-lain. Hal itu disesuaikan dengan permintaan masing-masing. Rencananya, dia menambahkan, Disperindag Jateng akan segera menggelar operasi pasar tahap kedua. Hal itu guna terus mengendalikan kenaikan harga minyak goreng.

Widiastuti selaku dosen Fakultas Hukum Unisri Surakarta menyebut di Indonesia, minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting dan sudah masuk dalam salah satu kebutuhan pokok. Berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen) Indonesia, minyak goreng memiliki kontribusi yang besar. Hal tersebut karena  minyak goreng merupakan salah satu barang yang dikonsumsi masyarakat setiap harinya.

Perihal penyebab kelangkaan minyak goreng ini karena dipengaruhi pasar global terutama harga CPO (crude palm oil). Sekarang ini harga CPO ditentukan oleh pasar dunia dengan mengalami kenaikan dari 1.100 dolar AS menjadi 1.340 dolar AS. Akibat kenaikan harga CPO, produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Dengan begitu produsen akan mendapatkan keuntungan lebih besar.

Faktor kedua adalah kewajiban pemerintah terkait dengan program B30. Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30 persen diesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis solar. “Ada peralihan menuju ke produksi biodiesel,” terangnya.

Dengan demikian, CPO tidak saja untuk memenuhi kebutuhan baku minyak goreng namun sudah untuk bahan baku biodiesel. India dan China pun sangat menggantungkan CPO.(cahya/priyanto)

Dilihat: 45

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).