BERITA KOMISI A

  • Komisi A Gali Masukan Raperda Bantuan Hukum bagi Warga Tak Mampu

    SLAWI – Komisi A DPRD Jawa Tengah berupaya menggali masukan dari daerah-daerah guna penguatan draf rancangan perda (Raperda) Bantuan Hukum Bagi Warga Tak Mampu. Pada Rabu (13/1/2021), Dewan mencari data tersebut di Kabupaten Tegal. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi A Fuadi Hidayat diterima Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Dadang Darusman

  • Test ASN 2021, Pengangkatan PPPK Perlu Dimaksimalkan

    YOGYAKARTA – Menjelang finalisasi persiapan penerimaan ASN tahun 2021, Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah kabupaten/ kota untuk mengoptimalkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng M Soleh disela-sela koordinasi dengan kantor regional Badan Kepegawaian Nasional (BKN) I.

  • DPRD DKI Bertandang ke Gedung Berlian

    GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi DKI Jakarta bertandang ke Gedung Berlian untuk mendapatkan beberapa informasi mengenai pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, kesehatan, dan kesejahteraan. Mengawali diskusi, Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan Anggota Dewan yang hadir merupakan gabungan dari masing-masing Komisi.

  • KPU-Dinas LH Olah Limbah Plastik Pilkada

    UNGARAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang telah memperhitungkan limbah dari pemungutan suara yang dilakukan serentak pada 9 Desember. Karena itulah mereka telah melakukan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat untuk penanganan limbah seperti plastik.

  • Bahas Penanganan Covid-19 bersama Jatim

    GEDUNG BERLIAN – Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Muhammad Saleh menerima rombongan tamu dari DPRD Provinsi Jatim dengan agenda pembahasan penanganan Covid-19 dan refocusing anggaran di Lantai 4 Ruang Banggar Gedung Berlian, Jumat (27/11/2020). Membuka diskusi, dia menjelaskan refocusing anggaran sangat berguna untuk penanganan pencegahan covid-19, terutama penyediaan masker medis, alat pelindung diri, dan bantuan jaring pengaman sosial.

  • KPPS Perlu Miliki Jaminan Kesehatan

    SURAKARTA – Di tengah pandemi Covid-19 ini, faktor kesehatan setiap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tiap TPS perlu mendapat perhatian khusus. Pasalnya, mereka harus menghadapi ratusan pemilih dalam satu TPS.