BERITA KOMISI A

  • Eksistensi MPP Dukung Investasi Daerah

    SLEMAN – Di tengah kondisi pandemi ini, pemerintah terus melakukan upaya pemulihan ekonomi, salah satunya dengan memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Dalam hal ini, DPRD Provinsi Jateng sangat mendukung keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai kemudahan fasilitas pelayanan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat/ investor agar investasi tetap meningkat.

  • Ada 50 Instansi di Mal Pelayanan Publik Sragen

    SRAGEN – Komisi A DPRD Jawa Tengah mengapresiasi rancangan mal pelayanan publik (MPP) Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sragen. Hal itu disampaikan anggota Komisi A Muhamad Yunus saat memimpin rombongan di Kantor DPMPTSP Sragen, Jumat (23/4/2021).

  • Garis Batas Jateng-DIY Perlu Direvisi

    SLEMAN – Garis batas Jateng dengan Daerah Istimewa Yogyakarta terutama di Kabupaten Magelang dan Sleman perlu ada penyesuaian. Acuan batas wilayah dua provinsi tersebut yakni Permendagri No 19/2006 sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

  • Banten Kaji Konsep Pemberdayaan Desa di Jateng

    GEDUNG BERLIAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng menerima kunjungan kerja Pansus III DPRD Banten. Anggota Komisi A Syaiful Hadi didampingi oleh Joko Sutiyono dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Jawa Tengah di ruang rapim (19/04/2021). Rombongan pansus III DPRD Banten secara langsung dipimpin oleh Ida Hamidah selaku Ketua Pansus dan Encop Sofia (Sekretaris).

  • Puasa Ramadan Jadi Tonggak Wujudkan Gerakan Sosial

    GEDUNG BERLIAN – Masyarakat Indonesia kaya akan akar budaya dalam penguatan spiritual. Dalam budaya pun mampu menggerakkan semua strata sosial untuk menumbuhkan rasa kebersamaan. Hal tersebut mengemuka dalam Dialog Parlemen : Puasa sebagai Gerakan Sosial; Menjaga Keharmonisan dan Kerukunan Masyarakat” di Studio Berlian TV, Senin (19/4/2021).

  • Masyarakat Miskin Punya Hak di Hadapan Hukum

    UNGARAN – Semua warga negara memiliki hak mengakses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum termasuk warga miskin.
    Prinsip bantuan hukum tersebut berdasarkan UU No 16/2011 mengenai perluasan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum bagi warga negara khususnya orang atau kelompok orang miskin.

  • M Saleh Jabat Ketua Pengprov PJSI Jateng

    GEDUNG BERLIAN – Ketua Komisi A DPRD Jateng Mohammad Saleh dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia (Pengprov PJSI) periode 2021-2026 di Ruang Badan Anggaran Lt IV Gedung Berlian, DPRD Jateng, Senin (12/4/2021). Dalam kesempatan itu pula turut dilantik dua anggota DPRD Jateng lain Dwi Yasmanto (Bendahara) dan Mawahib (Wakil Ketua).

  • MPP Harus Selaras Percepatan Perekonomian Jateng

    KULONPROGO – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang selaras dengan pertumbuhan perekonomian serta pembangunan manusia. Hal tersebut disampaikan Wakil ketua Komisi A Fuad Hidayat dalam diskusi mengenai optimalisasi pelayanan publik dengan MPP. “Tidak…

  • Pembangunan Sektor Pertanian Disorot

    SEMARANG – Dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar secara virtual di Kantor Bappeda Provinsi Jateng, Jalan Pemuda Kota Semarang, Rabu (24/3/2021), DPRD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) membahas rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)/ rencana strategis (renstra) 2018-2023. Saat memberikan sambutan, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Mohammad Saleh mengatakan perubahan RPJMD itu perlu dilakukan, mengingat kondisi pandemi telah menghambat pembangunan daerah.