Komisi A Kunjungi Brebes Pantau SPM

WhatsApp Image 2025 06 11 at 09.17.21

FOTO BERSAMA : Jajaran Komisi A berfoto bersama dengan Pemkab Brebes dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, dan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.(foto: ervan ramayudha)

BREBES – Komisi A DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Brebes pada Selasa, (10/06/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Masyarakat. Pada kesempatan itu Komisi A didampingi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, dan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.


Ketua Komisi A Imam Teguh Purnomo menyampaikan keberadaan SPM merupakan salah satu standar kebijakan pemerintah yang harus didorong untuk melayani masyarakat.


Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes Khaerul Abidin menjelaskan bahwa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Brebes dalam bidang pendidikan sebesar 63,92%, bidang kesehatan sebesar 84,30%, bidang Pekerjaan Umum sebesar 100%, bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman sebesar 100%, bidang trantibumlinmas sebesar 100%, dan bidang sosial sebesar 100%. Secara kumulatif, total indeks capaian SPM Kabupaten Brebes pada 2024 adalah 89,02% dengan kategori tuntas madya. Namun, Khaerul Abidin juga menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Kabupaten Brebes dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Salah satu kendala kita adalah wilayah Brebes yang sangat luas hanya memiliki 3 unit mobil pemadam kebakaran,” ujarnya.

Selain itu, ada beberapa daerah di Brebes yang kondisi tanahnya gerak, sehingga banyak rumah warga yang mengalami kerusakan akibat pergerakan tanah tersebut.

Anggota Komisi A Sumarsono, menyarankan agar permasalahan tersebut dapat didiskusikan dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dapil Jateng XI , supaya permasalahan seperti itu dapat cepat teratasi.


“Trantibumlinmas kami lihat tadi sudah tuntas purna, sedangkan pada faktanya mobil damkar di Kabupaten Brebes hanya punya 3,” ujarnya.

Dani Asmoro, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Brebes, menyampaikan bahwa kendala di lapangan ada beberapa wilayah yang tanahnya gerak, sehingga ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan.

“Kami kemarin sudah koordinasi dengan Disperakim provinsi untuk mendapatkan bantuan 150 unit RTLH,” ujarnya.

Selain itu, Kabupaten Brebes juga mendapatkan bantuan RTLH sebanyak 511 unit dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di tahun 2024.
Dengan kunjungan tersebut, diharapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk masyarakat Brebes khususnya bisa berjalan dengan baik dan kendala-kendala yang saat ini terjadi bisa segera teratasi dengan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi. Komisi A DPRD Jateng berkomitmen untuk terus memantau dan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Brebes.(agung/priyanto)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 31 Agustus 2026 – 6 September 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 31 Agustus 2026 – 6 September 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Tipe…

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana