Implementasi Trifungsi Dewan & Parlemen Digital

WhatsApp Image 2021 03 23 at 13.30.46

RAPAT KERJA : Pimpinan bersama Sekretaris DPRD Jateng dalam acara Forum Perangkat Daerah perihal Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja) 2022 di Ruang Badan Anggaran DPRD.(foto: ervan ramayudha)

GEDUNG BERLIAN – Tugas dan fungsi lembaga DPRD Jawa Tengah terutama dalam masalah implementasi tri fungsi dewan dan pengembangan parlemen digital akan diperkuat. Penekanan tersebut disampaikan Sekretaris DPRD (Sekwan) Jateng Urip Sihabudin dalam acara Forum Perangkat Daerah perihal Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja) 2022 di Ruang Badan Anggaran DPRD, Selasa (23/3/2021).

Acara dibuka Wakil Ketua DPRD Sukirman mewakili Ketua Bambang Kusriyanto. Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono, Heri Pudyatmoko , dan Quatly Abdulkadir turut mengikuti.

Dalam paparannya, Urip menjelaskan tri fungsi Dewan yakni anggaran (budgeting), legislasi dan pegawasan harus diperkuat. Fungsi tersebut harus terkelola secara sistematis sehingga menjadi sasaran pada 2023 dengan target tingkat kepuasan DPRD atas layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tercapai.

Sejumlah program kerja pun disiapkan termasuk semua pendukungnya. Pengembangan parlemen digital yang menjadi jawaban atas tuntutan perkembangan era teknologi pun telah disiapkan. Urip memperinci program-program kerja yang menjadi rencana kerja (renja) di 2022. Untuk mendukung program pemerintah yakni sekolah tanpa sekat akan ada program Wakil Rakyat Mengajar. Dalam program tersebut anggota DPRD dapat berperan memberikan pendidikan politik kepada siswa SMA/SMK sebagai pemilih pemula. Selanjutnya pengembangan website dprd.jatengprov.go.id, sebagai sebuah aplikasi akan dikembangkan agar dapat diakses secara umum.

Mengenai program reformasi birokrasi, sebagai wujud transparansi, pertanggungjawaban anggaran serta kehumasan maka dikembangkan aplikasi Sipelawan (Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan). Program tersebut terintegrasi dari sejumlah aplikasi di antaranya e-Legislasi (seputar informasi proses penyusunan perda), e-Aspirasi (penyampaian aspirasi masyarakat), e-Wadu Dewan (laporan masyarakat), SIKD (Sistem Informasi KEarsipan Daerah), data center, dan e-SPT (perjalanan dinas).

Dalam sambutannya, Sukirman mengapresiasi kebijakan serta terobosan yang dilakukan Sekretaris DPRD Urip Sihabudin. Program parlemen modern sangat membantu kinerja DPRD. Gencarnya pemberitaan kegiatan dewan di media sosial membuat semua kalangan masyarakat melihat. “Akan menambah tingkat kepercayaan publik pada lembaga ini,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan Ferry Wawan Cahyono. Fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM), pembentukan perda terutama pada hal fasilitasi, sosialisasi dan publikasi. Digitalisasi media pun menjadi catatan dalam menjawab tuntutan zaman serta menunjang program parlemen modern. Terpenting pula masalah dokumentasi yang dapat diakses melaku telepon pintar.(tyas/priyanto)

Info Lainnya

  • Local Wisdom dalam Proses Seleksi KIP

    YOGYAKARTA – Menghadapi seleksi Komisi Informasi Publik (KIP) Jateng, Komisi A DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Dinas Komunikasi & Informasi (Diskominfo) Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Rabu (9/9/2026). Lawatan itu sebagai upaya untuk ngangsu kawruh terkait tahapan seleksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, mengingat besarnya animo masyarakat yang ingin mengikuti seleksi

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C