FOCUS GROUP DISCUSSION: Komoditas Pangan Bisa Jadi Potensi Daerah

Tanggal -
WhatsApp Image 2022 12 05 at 11.33.10

DIALOG KADIN: Sejumlah narasumber membahas masalah kedaulatan pangan.(foto: soni dinata)

SEMARANG – Sektor pangan sebagai salah satu sektor unggulan di Jawa Tengah merupakan sektor yang sangat penting untuk membangun bangsa dan negara yang lebih maju dan berkembang. Pangan adalah hal yang sangat dasar dan menjadi bagian penting dari semua sendi ekonomi masyarakat sekaligus tolok ukur dari kesejahteraan rakyat. 

Ancaman krisis pangan telah mendapat perhatian pemerintah, sehingga diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan produksi besar-besaran baik itu dari petani, korporasi, maupun dari BUMD – BUMN, memastikan offtaker yang akan menampung hasil peningkatan produksi, dan penyusunan grand plan pendistribusian komoditas pangan yang telah diproduksi. Oleh karena itu, diharapkan Jawa Tengah dengan potensi komoditas pangan yang besar mampu mengambil peran untuk menyelamatkan negeri dari ancaman krisis pangan.

Dalam sambutan pembukaan pada kegiatan FGD dengan tema “Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah” bersama Kadin Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko Wakil Ketua DPRD berkomitmen untuk membangun kemitraan strategis dengan stakeholder pertanian, Senin (5/12/2022).

“Melalui fungsi legislator akan memastikan bahwa program pemerintah melalui Kementerian Pertanian di Jawa Tengah, khususnya pengembangan komoditas sektor pangan, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran untuk mewujudkan pertanian yang berkualitas dan mengembangkan potensi daerah dalam menjaga ketahanan pangan”, terangnya.

Diharapkan dengan adanya FGD dan dialog ini pengembangan komoditas sektor pangan sebagai salah satu potensi daerah guna menjaga ketahanan pangan khususnya padi, jagung, kedelai, dan daging sapi dapat terwujud. Hal tersebut tentu perlu didukung dengan adanya kolaborasi lintas sektor baik di pusat maupun daerah.(soni/priyanto)

Dilihat: 44

Berita Terkait

  • BK Hadiri Seminar Nasional MKD DPR RI

    JAKARTA – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jateng mengikuti acara Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Crown Plaza Hotel Jakarta, Senin (24/2/2020). Acara yang mengangkat tema ‘Arah Baru Kebijakan MKD, Upaya Menghadirkan Peradaban Hikmah’ tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri oleh anggota BK DPRD Provinsi seluruh Indonesia.

  • Budi Daya Kelinci Pedaging Bisa Angkat PAD

    UNGARAN – Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor peternakan terus ditingkatkan. Manarik perhatian DPRD Jateng adalah budi daya kelinci pedaging. Dilihat dari respons pasar, ternyata daging kelinci mendapat tempat dan penjualannya dari tahun ke tahun ada peningkatan. Budi daya tersebut menjadi salah satu sektor yang patut diperhitungkan pada saat pandemi Covid-19 ini.

  • Pentingnya Penguatan Mutu Panti Sosial

    YOGYAKARTA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi bersama Dinas Sosial Daerah Istimewa (DI.) Yogyakarta, Jumat (5/6/2026). Tujuannya, menggali informasi terkait pemenuhan rehabilitasi sosial di panti, tata kelola panti sosial, dan strategi pemberdayaan penerima manfaat pasca keluar dari panti.

  • Audit Kinerja Wujudkan Pemerintahan yang Transparan & Akuntabel

    UNGARAN – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto mengikuti acara ‘Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Kepatuhan Pemprov Jateng dan instansi terkait lainnya’ secara daring, di Posko Rumah Aspirasi, Ungaran Kabupaten Semarang, Kamis (14/1/2021). Dalam sambutan pembukaan acara, Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar menyampaikan bahwa pada 2020 pihaknya telah menyelesaikan 4 pemeriksaan di lingkungan pemprov.

  • Pesan Quatly, Generasi Milenial Harus Cermat Bersosial Media

    SURAKARTA – Meningkatnya isu suku, agama, ras, antar golongan (SARA) yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila terus bertambah dewasa ini. Banyak di antara mereka melakukannya melalui akun-akun media sosial seperti Facebook, Instagram hingga Twitter. Media digital tidak lagi menjadi ajang menanamkan karakter dan moral Pancasila, namun yang terjadi justru sebaliknya.