DPRD Siap Awasi Program Vaksinasi

Tanggal -
20210128081121 IMG

SUNTIK VAKSIN. Sukirman saat mendapatkan suntikan vaksin yang kedua di Aula RSUD Tugurejo, Kota Semarang, Kamis (28/1/2021). (foto ariel noviandri)

SEMARANG – Untuk kali kedua, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman mengikuti program imunisasi/ vaksinasi Covid-19 yang digelar di RSUD Tugurejo, Kota Semarang, Kamis (28/1/2021). Pada kesempatan itu, ia menegaskan bahwa DPRD siap mengawasi pelaksanaan vaksinasi yang akan diberikan kepada masyarakat.

“DPRD akan mengawasi dan mengontrol sejauh mana pelaksanaan vaksinasi itu terwujud untuk seluruh masyarakat,” kata Politikus PKB itu, usai menjalani vaksinasi di Aula RSUD Tugurejo.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri saat mendapatkan vaksin. Dikatakan, vaksin yang diberikan saat ini sangat aman dan halal sehingga masyarakat tidak perlu ragu.

“Tidak mengalami gejala apapun dan beraktifitas seperti biasa. Sebelum divaksin, dilakukan tensi terlebih dulu. Saat vaksin, seperti yang pertama, nyaris tidak terasa apa-apa. Insya Allah, kita semakin baik,” katanya optimis.

Sebagai informasi, program vaksinasi pertama digelar pada Kamis (14/1/2021) lalu yang diikuti Gubernur Ganjar Pranowo, Wagub Taj Yasin, dan pejabat Forkompinda Provinsi Jateng. Pada 28 Jamuari ini, program dilakukan kembali sebagai vaksinasi lanjutan. (ariel/priyanto)

Dilihat: 42

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).