DPRD: DKJT Harus Bisa Kembali Berkarya

20191210001218 IMG

DIALOG PARLEMEN : Wakil Ketua DPRD Sukirman menjadi narasumber dalam dialog parlemen di Patyra Convention, Semarang.(foto: setyo herlambang)

SEMARANG – Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) kembali menjadi sorotan  karena statusnya saat ini mati suri diakibatkan belum ada kegiatan kebudayaan yang bisa menarik perhatian masyarakat. DKJT yang didirikan pada 1993 itu diharapkan bisa menjadi wadah bagi para seniman dari tingkat daerah untuk menyalurkan karya-karya mereka.

Namun, karena belum adanya legalisasi kuat membuat DKJT kian meredup setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Dialog Parlemen yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman, Ketua DKJT Gunoto Saparie dan dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Undip Sukarjo Waluyo di Hotel Patra Semarang, Selasa (23/11/2021).

Sukirman menilai DKJT seharusnya bisa menjadi wadah dan ruang bagi seniman-seniman daerah untuk menyalurkan karya-karya mereka agar bisa dikenal lebih luas. Kegiatan-kegiatan terlalu monoton dan tidak ada kreativitas membuat lembaga penyalur kesenian semakin tenggelam.

“Kami yakin setiap kabupaten kota di Jateng mempunyai kesenian atau kebudayaan masing-masing belum bisa terekspos lebih luas dan dinikmati masyarakat. Karena kegiatan terlalu monoton hanya penampilan atau festival serupa setiap tahunnya, maka untuk kedepan harus bisa memberikan gebrakan dalam agenda kesenian dan kebudayaan agar bisa menarik kembali perhatian pemerintah dan juga tentunya masyarakat,” terang legislator F PKB itu.

Menanggapi, Ketua DKJT Gunoto Saparie bersama jajaran pengurus saat ini masih berupaya memberikan dan menyajikan kegiatan-kegiatan kesenian dan festival kebudayaan. Hanya saja sajian itu belum bisa menarik minat masyarakat. Ditambah belum adanya regulasi khusus menyangkut kesenian dan kebudayaan daerah membuat kondisi DKJT semakin tenggelam setiap tahun.

“Minat masyarakat untuk tertarik melihat juga mengikuti agenda kesenian dan kebudayaan sangat rendah. DKJT pada awalnya akan dibuat menjadi lembaga pemerintah non struktural namun hingga saat ini belum ada kepastian lagi. Tentunya membuat pengurus DKJT tidak bisa bergerak secara leluasa,” tanggap dia.

Sementara Sukarjo Waluyo melihat DKJT adalah penyeimbang dalam pembangunan daerah karena derasnya arus modernisasi dan budaya asing. DKJT dengan agenda kegiatan yang pasang dan surut adalah hal lumrah karena kegiatan kesenian ada masanya naik dan turun. Jateng sebagai surga kesenian, sudah saatnya bisa bangkit bersama memberikan dan menampilkan kesenian setiap daerah secara dinamis.

“Derasnya arus modernisasi dan sektor industrialisasi harus ada penyeimbang agar kesenian dan kebudayaan asli daerah tidak pudar. DKJT harus ada peran dan memberikan perhatian serius, lewat kerjasama dengan dewan kesenian di kabupaten kota bisa mengangkat kembali nilai-nilai filosofis setiap penampilan seni dan budaya,” ucapnya.(tyo/priyanto)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam