DIALOG RADIO: Jangan Takut Hadapi PPKM Level 3

Screenshot 20211205

BICARA COVID. DPRD Provinsi Jateng dalam Dialog Radio yang disiarkan Radio Suara Salatiga FM bersama Dinkominfo Provinsi Jateng, Sabtu (4/12/2021), membahas PPKM Level 3 saat Nataru. (foto bintari setiawati)

SALATIGA – Menjelang masa libur Hari Natal 2021 dan Tahun baru 2022 (Nataru), Pemerintah akan melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ke level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Kebijakan itu diambil Pemerintah sebagai cara untuk menekan angka penyebaran Covid-19 varian baru yakni Omicron yang diduga lebih ganas dari varian Covid-19 sebelumnya. 

Dalam hal ini, DPRD Provinsi Jateng mendukung dan mengajak masyarakat untuk menaati kebijakan pemerintah demi keamanan bersama. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono selaku narasumber dalam dialog tersebut. Selain menaati kebijakan Pemerintah itu, ia juga menghimbau masyarakat untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan (prokes) dalam aktivitasnya.

“Menjelang libur Nataru, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan PPKM kembali pada level 3 yang akan diberlakukan mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Saya rasa masyarakat tidak perlu takut untuk menghadapi PPKM, namun kami menghimbau agar masyarakat untuk menaati kebijakan itu dan selalu memperhatikan prokes dalam melaksanakan kegiatannya. Karena yang kita tahu virus Covid-19 ini sudah ada varian baru ya, varian Omicron yang dilaporkan lebih ganas dari varian sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus lebih waspada menjaga kesehatan dan keselamatan orang-orang terdekat kita” ujar Politikus Golkar itu.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Ida Nurul Farida menghimbau masyarakat untuk melaksanakan perayaan Natal di tempat ibadah dengan pengamanan dan memperketat protokol kesehatan. Ia juga berharap perayaan Natal tidak dilaksanakan di tempat umum seperti mal dan tempat umum lainnya.

“Bagi umat Kristiani yang turut serta merayakan Hari Natal, dihimbau untuk melaksanakan perayaan ini cukup di tempat ibadah saja dengan memperketat pengamanan dan pelaksanaan protokol kesehatan. Hal itu ditujukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Kemudian, tidak diperbolehkan untuk melaksanakan perayaan di mal dan tempat-tempat umum lainnya supaya tidak mengundang kerumunan yang dapat meningkatkan kemungkinan penyebaran virus,” ujar Legislator PKS itu.

Narasumber lainnya, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jateng Yusuf Hidayat mengingatkan seluruh pegawai ASN tidak diperbolehkan untuk cuti dan berpergian keluar kota saat PPKM level 3 selama libur nataru. Penerapan kebijakan itu juga salah satu langkah pemerintah untuk mengajak masyarakat lainnya mematuhi kebijakan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah.

“Dalam pemberlakuan PPKM saat libur nataru, pegawai ASN juga tidak diperbolehkan untuk cuti dan keluar kota. Ya, itu merupakan langkah Pemerintah memberikan contoh kepada masyarakat lainnya untuk mematuhi kebijakan PPKM yang diterapkan Pemerintah. Namun, jika dalam pelaksanaannya didapati ASN yang melanggar, ya nanti akan dikenakan sanksi tersendiri bagi yang melanggar. Ibaratnya sudah dijadikan contoh untuk masyarakat tapi malah contohnya yang melanggar, nanti bagaimana masyarakat umum yang lainnya?” ujar Legislator Golkar itu. (bintang/ariel)

Info Lainnya

  • Local Wisdom dalam Proses Seleksi KIP

    YOGYAKARTA – Menghadapi seleksi Komisi Informasi Publik (KIP) Jateng, Komisi A DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Dinas Komunikasi & Informasi (Diskominfo) Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Rabu (9/9/2026). Lawatan itu sebagai upaya untuk ngangsu kawruh terkait tahapan seleksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, mengingat besarnya animo masyarakat yang ingin mengikuti seleksi

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana