DIALOG PROAKTIF : Abdul Aziz Ingin Ponpes Hidup Berkecukupan

Aziz1

KUNJUNGAN PONPES : Wakil Ketua Komisi E Abdul Aziz berkunjung ke sebuah ponpes di Kab. Magelang.(foto: azhar alhadi)

MUNGKID – Abdul Aziz senang berkunjuung ke pondok pesantren. Maklum, anggota DPRD Jateng ini memiliki latar belakang pendidikan dari pondok pesantren. Pun saat kegiatan kedewanan, di mana pun tempat dia selalu mendatangi pondok pesantren. Seperti pada kegiatan Dialog Proaktif, Jumat (11/1/2024), Gus Aziz – sapaan akrabnya, berkunjung ke pondok pesantren di kecamatan Bandongan, di Kabupaten Magelang. Kedua ponpes itu yakni Hidayatus dan TPQ Nurul Quran.

Pada kunjungan itu, dia melihat belum semuanya kondisi pondok pesantren layak.  Dikatakannya masih banyak pendidikan agama yang belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung, alat tulis serta media media untuk mengajar lainnya.

“Masyarakat telah ikut serta berperan yang luar biasa, termasuk akhlak dan pendidikan Agama yg luar biasa, TPQ jumlah di jawa tengah ada sekita 50 ribu, gurunya 23 ribu guru pondok pesantren.  anak anak pondok pesantren dengan jumlah yang banyak ini yg perlu di perhatikan secara insentif. jadi hal hal seperti ini yang perlu di perhatikan tidak hanya oleh pemerintah daerah namun juga pemerintah pusat,” ucap Gus Aziz

Basoir adalah salah satu guru yang berada di TPQ Nurul Qur’an  mengaku sudah 15 tahun mengajar berharap kepada pemerintah mengenai pendataan guru dengan mekanisme yang rumit menjadi titik persoalan yang harus di pecahkan bersama supaya memperoleh insentif yang sudah di usung oleh Gus Aziz secara mudah.

Di penghujung acara, Gus Aziz mengajak ke salah satu destinasi wisata Kabupaten Magelang yang tersohor di Kecamatan Kaliangkrik. Orang menyebut tempat tersebut dengan Nepal Van Java. Tempat itu adalah Dusun Butuh di Desa Temanggung. Berlatar Gunung Sumbing serta hamparan perkebunan ditambah hawa yang sejuk menjadikan Dusun Butuh bak daerah Nepal di kaki Pegunungan Himalaya.

Bagi Aziz, daerah ini dikenal melalui media sosial. Secara terus menerus dipoles dengan cantik akhirnya bisa menjadikan dusun ini menjadi destinasi wisata.

“Kami di DPRD mendukung upaya pengembangan wisata salah satunya di Dusun Butuh.  Itu dari wisata, kedua pertanian secara letak geografis sangat strategis dan bagus. Rp 300 juta untuk kelompok petani setiap tahun kita dukung dengan anggaran secara pelatihan sertifikasi, pupuk, bibit dan masih banyak lagi. itu berangsur selama 5 tahun ini,” ujar Wakil Ketua Komisi E.(ayuut/priyanto)

Berita Terkait

  • Komisi B Sambangi Istana Gebang Blitar

    BLITAR – Berkunjung ke Istana Gebang pada Senin (13/2/2023), yang merupakan situs bersejarah, Komisi B DPRD Provinsi Jateng merasa kagum karena bangunan rumah itu merupakan rumah masa remaja Presiden Soekarno (Bung Karno). Seperti diungkapkan Sekretaris Komisi B, Ngainirichardi, yang bangga dapat mengunjungi rumah Proklamator dan Presiden RI pertama.

  • Perlunya Standar ‘Wisata Halal’ di Jateng

    SURAKARTA – Komisi B DPRD Provinsi Jateng mengajak seluruh pihak penyelenggaraa wisata untuk mempersiapkan standar ‘Wisata Halal.’ Ketua Komisi B, Sri Hartini, menjelaskan untuk menuju Jateng Wisata Halal 2027 butuh peran dari seluruh masyarakat.

  • Kesehatan Santri di Batang Diperiksa, DPRD Minta Kesiapan Harus Cermat

    BATANG — Setelah sehari sebelumnya membahas kesehatan santri di Kota Pekalongan, kini Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Batang untuk mempersiapkan penanganan kesehatan terhadap santri dilakukan secara cermat.
    Termasuk, kata dia, kebijakan New Normal juga harus dipersiapkan lebih baik. Menurut dia kesiapan-kesiapan tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi di masing-masing daerah.

  • WORKSHOP DPRD: Peran DPRD dalam Pembahasan LKPj Kepala Daerah

    YOGYAKARTA – Siklus pembangunan selalu dimulai dari evaluasi atas apa yang telah dilakukan, menemukan permasalahan, yang kemudian menjadi feedback untuk ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan pembangunan. Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur setiap tahunnya.