Protokol Kesehatan Pada New Normal Mutlak Dilakukan

IMG

NEW NORMAL. Irna Setyowati saat berdialog soal New Normal di Radio Widuri FM Kabupaten Pemalang, Rabu (10/6/2020). (foto priskilla candra cahyaningtyas)

PEMALANG – Menghadapi rencana kebijakan kenormalan baru (New Normal) dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, semua elemen masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Jateng Irna Setyowati, saat menjadi pembicara dalam dialog di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Widuri FM Kabupaten Pemalang, Rabu (10/6/2020).

Dalam dialog interaktif itu, sosialisasi penerapan protokol kesehatan pada masa kenormalan baru kepada masyarakat, khususnya Warga Pemalang, sangat dibutuhkan. Ia berharap media massa dapat menjadi tempat penyebaran informasi yang tepat dan cepat terkait kebijakan tersebut serta mampu menjadi sumber terpercaya karena LPP tersebut milik pemerintah.

“Masih banyak orang yang belum memahami New Normal yakni skenario mempercepat penanganan Covid-19. Skenario New Normal dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. Oleh karena itu, budaya bersih dan hidup sehat yang sudah digaungkan dan sudah ditetapkan oleh pemerintah harap terus dilaksanakan. Dengan kondisi demikian, masyarakat pun masih tetap bisa menjalankan aktiftas normal dengan masih menjalankan protokol kesehatan,” tutur Legislator PDI Perjuangan itu.

Dijelaskannya, saat ini masyarakat dipaksa bergeser menjadi masyarakat digital yang pandai dalam mengakses informasi, terkait Covid-19 maupun New Normal. Dalam hal ini, ia berharap optimisme warga terkait kesehatan dan ekonomi mampu bangkit.

“Pemerintah sudah memikirkan secara global, dampak apapun, sosialnya, budaya terutama ekonomi. Maka dari itu, mari saling menjaga, saling berbagi, jaga diri kita sendiri, jaga keluarga, dan jaga masyarakat sekitar kita,” harapnya. 

Senada, Dini Inawati selaku Komisioner KPID bidang Aduan dan Pengawasan Provinsi Jateng turut berkomentar terkait New Normal. Yakni, kebijakan itu bisa diterapkan secara cermat dengan mempertimbangkan segi daerahnya. Disamping itu, banyak faktor-faktor lain yang pemerintah pertimbangkan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

“Bisa jadi, setiap daerah akan berbeda kondisinya, kebiasaan, dan protokol kesehatannya. Seperti kesiapan orang tua, kesiapan sekolah, ditambah dengan sarana prasarana. Terkait daerah yang masih berperang melawan Covid-19, diharapkan menjadikan media massa sebagai tempat penyebaran informasi yang bertanggunggjawab. Untuk itu, kemampuan literasi kita juga perlu ditingkatkan. Mari, gunakan media massa untuk menggali informasi terkait Covid-19,” jelas Dini. (tyas/ariel)

Berita Terkait

  • Indek Pembangunan Pemuda di Wonogiri Cukup Baik

    WONOGIRI – Komisi E berharap peran pemuda bisa ditingkatkat. Terlebih di Jateng sudah memiliki sebuah payung hukum yakni Perda No 4/2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Pemuda Jateng. Oleh karena itu, Komisi E pada Rabu (31/1/2024), berkunjung ke Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Wonogiri. Rombongan dipimpin anggota Muh Zen diterima oleh Kepala Disporapar Wonogiri Haryanto. Kunjungan itu dimaksudkan untuk melihat perkembangan indeks pembangunan pemuda (IPP) di Wonogi

  • Proyek Jalan Harus Mendapat Perhatian Serius

    SLAWI – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menggelar pertemuan dengan BPJ Wilayah Tegal, Inspektorat dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Cipta Karya (DPU BMCK) Provinsi Jateng di Balai Bina Marga Wilayah Tegal, Jumat (30/10/2025). Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2024 terkait proges Paket Peningkatan Jalan Bandungsari-Salem yang tidak selesai fisik/PHO Provisional Hand Over

  • Proyek Infrastruktur Jateng Perlu Dikebut

    SALATIGA – Pada tahun ini, proyek infrastruktur di Jateng mulai dikebut, mengingat pada 2020 lalu alokasi anggarannya di refocusing dalam rangka penanganan Covid-19. Demikian disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto didampingi Anggota DPRD dari Dapil II, Benny Karnadi dan Ida Nurul Farida, saat menjadi pembicara dalam dialog Radio Suara Salatiga 99.9 FM, Rabu (17/3/2021).

  • Relaksasi Kredit di BPR BKK Demak Dipantau

    DEMAK – Sejumlah perbankan kini melaksanakan relaksasi kredit sebagai dampak pandemi Covid-19, tidak terkecuali BPR BKK Demak. Dalam pantauan Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Kamis (9/7/2020), BPR BKK Demak perlu lebih mencermati persoalan relaksasi tersebut agar tidak menambah kredit bermasalah ke depannya.