BPOM Semarang Studi Tiru Pengelolaan Informasi di DPRD Jateng

Tanggal -
Ppid1

FOTO BERSAMA : Wakil Sekretaris PPID sekaligus Sub Koordinator Informasi dan Dokumentasi Ayu Utaminingtyas berfoto bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang berkunjung ke Gedung Berlian, DPRD Jateng.(foto: azhar alhadi)

GEDUNG BERLIAN – Sebagai badan publik, DPRD Jateng telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau yang biasa disingkat PPID. Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab pada bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan atau pelayanan informasi. Bagaimana PPID Sekretariat DPRD Jateng mengelola informasi sebagaimana amanat UU Keterbukaan Informasi Publik itu? Hal itulah yang membuat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang berkunjung ke Gedung Berlian, DPRD Jateng, Senin (3/6/2024), untuk studi tiru dalam penyampaian/pengelolaan informasi kepada publik.

Pada kesempatan itu, rombongan BPOM diterima langsung oleh Wakil Sekretaris PPID sekaligus Sub Koordinator Informasi dan Dokumentasi Ayu Utaminingtyas di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Berlian.

Ayu Utaminingtyas memaparkan, PPID Setwan Jateng telah terkategorikan sebagai sebuah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang informatif oleh Komisi informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah.

“Disebut informatif, ada komitmen regulasi, visi dan misi, maklumat pelayanan, struktur organisasi, Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK), anggaran, kinerja pelayanan informasi publik, inovasi dan digitalisasi keterbukaan informasi publik,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Tata Usaha BPOM Semarang Dewi Marya Achmad mengajukan pertanyaan terkait survei kepuasan atas pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Setwan Jateng.

“Survei Kepuasan masyarakat yang dilakukan apakah memberikan dampak yang siginfikan terhadap penilaian evaluasi dan monitoring dari Komisi Informasi Jateng,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ayu menjelasakan survei kepuasan yang telah dilakukan sangat berdampak signifikan terhadap penilaian evaluasi dan monitoring. Survei tersebut masuk dalam salah satu kategori penilaian terhadap pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Survei kami ada dua yaitu survei online dan offline. Untuk online menggunakan Survey Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) yang di dalamnya sudah bekerja sama dan kolaborasi dengan Bagian Biro Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan yang offline kita bekerja sama dengan PT Indekstat Konsultan Indonesia, di mana survey tersebut salah satunya mengandung unsur menyebaran kuisioner kepada masyarakat,” tandas Ayu. 

Tak hanya bertemu di Ruang Rapat Pimpinan, rombongan BPOM Wilayah Semarang selanjutnya diajak melihat studio Berlian TV, tempat untuk penyebarluasan informasi kepada publik. Kemudian diajak ke ruang sekretariat PPID di lt I ruang lobi DPRD Jateng. Bahkan rombongan turut masuk ruang rapat paripurna di lt IV.(ayuut/priyanto)

Dilihat: 78

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).