Bahas Raperda Trantibumlinmas, Bapemperda Diskusi bersama OPD

Tanggal -
1000475329

Kholik Idris & Masfui Masduki. (foto r. ariel)

GEDUNG BERLIAN – Dalam penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum & Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), Bapemperda mengajak beberapa OPD untuk berdiskusi. Diantaranya Satpol PP, Biro Hukum, dan Badan Kesbangpol.

Dalam diskusi itu, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jateng Masfui Masduki meminta Satpol PP untuk memberikan masukan terhadap raperda. Hal itu mengingat satpol merupakan pihak yang memiliki tupoksi penegakan perda dan trantibumlinmas.

Saat memberikan laporan, Kepala Satpol PP Provinsi Jateng Retno Fajar Astuti menyampaikan beberapa hal mengenai kinerja/ tupoksi satpol dalam rangka penyelenggaraan trantibumlinmas selama ini. Sementara, dari Badan Kesbangpol memberikan masukan soal pemberian sanksi/ denda bagi pelanggar trantibumlinmas.

Anggota Bapemperda Kholik Idris berharap saat raperda disahkan nantinya bisa dijalankan secara serius di kabupaten/ kota. Dengan begitu, perda yang disahkan dapat dijalankan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Harapannya, dengan adanya perda itu, persoalan trantibumlinmas dapat teratasi di tiap kabupaten/ kota,” harapnya, (ariel/priyanto)

Dilihat: 89

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.