Bagus, Peternakan Sapi PO Kebumen

01 Kom B SAPI KEBUMEN

PANTAU SAPI. Komisi B DPRD Provinsi Jateng saat berkunjung ke Eduwisata Peternakan Terintegrasi Sitiadi di Kabupaten Kebumen, Rabu (22/1/2020), melihat perkembangan pengelolaan ternak sapi PO. (foto priskilla candra cahyaningtyas)

KEBUMEN – Potensi peternakan sapi peranakan ongole (PO) di Kabupaten Kebumen kini semakin berkembang. Bahkan sekarang, daerah peternakan menjadi Kampung Wisata Sapi PO Eduwisata Peternakan Terintegrasi Sitiadi.

Dengan perkembangan yang baik tersebut, Komisi B DPRD Provinsi Jateng ingin memantau langsung ke lokasi peternakan. Saat bertemu dengan pihak pengelola, Rabu (22/1/2020), Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto mengaku sangat bangga dengan kinerja pengelola peternakan sapi PO Kebumen karena fakta lapangan memperlihatkan kualitas sapi yang baik dan sehat, kandang bersih serta fasilitas penunjang pengembangbiakan sapi.

“Menuntaskan kemiskinan melalui peternakan agar sapi tidak impor lagi. Fokus saja terhadap potensi yang ada melalui peternakan ini. Kita menjadi harapan bagi pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, dikembangkan dengan serius agar tidak kalah dengan sapi impor,” tutur Politikus PDI Perjuangan itu.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jateng Lalu Muhamad Syafriadi mengatakan saat ini masih ada beberapa kendala yakni dengan petani yang mempunyai indukan bagus terkait biaya yang tidak memenuhi standar penjualan petani atau pasar. Soal pengelolaan limbah kotoran sapi, disini sudah diubah menjadi biogas sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami melakukan upaya-upaya untuk memperbanyak sapi PO. Kami juga upayakan betina produktif tidak boleh dipotong, dijual atau banyak keluar. Selain itu, surat keterangan hewan dikeluarkan sudah dikurangi,” kata Lalu. (tyas/ariel)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam