Kunjungi Lampung, Jadwal Kegiatan Kedewanan Dibahas

01 banmus lampung

DIALOG BANMUS. Sukirman saat membahas persoalan jadwal kegiatan kedewanan di Kantor DPRD Lampung, Senin (17/6/2019). (foto ariel noviandri)

BANDAR LAMPUNG – Kegiatan kedewanan harus sesuai dengan penjadwalan yang telah disepakati dalam Badan Musyawarah (Banmus). Persoalan tersebut menjadi topik saat Banmus DPRD Jateng berkunjung ke Kantor DPRD Lampung dalam rangka studi banding, Senin (17/6/2019).

Banmus DPRD Jateng saat dialog dengan DPRD Lampung.
(foto ariel noviandri)

Ketika berada disana, rombongan dewan diterima Anggota Banmus DPRD Lampung Eva Dwiana bersama jajarannya. Dalam dialog, Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman mengatakan pihaknya ingin meminta saran dan masukan mengenai penjadwalan kegiatan kedewanan agar dapat berjalan sesuai target waktu penyelesaian.

“Selama ini kami (DPRD Jateng) sudah melakukan rapat untuk menjadwalkan semua kegiatan, yang diharapkan dapat selesai tepat waktu. Namun, ada beberapa hal sehingga jadwal bisa molor seperti adanya situasi politik. Hal tersebut juga bisa mempengaruhi jadwal penetapan APBD. Sekiranya ada masukan atau saran dari DPRD Lampung sehingga kami bisa mengambil tips yang tepat saat menangani persoalan tersebut,” kata Politikus PKB itu.

Wahyudin Noor Aly. (foto ariel noviandri)

Anggota Banmus DPRD Jateng Wahyudin Noor Aly menimpali penjadwalan yang telah disepakati tersebut memang sudah seharusnya dijalankan Anggota Dewan. Dengan begitu, semua kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu.

“Namun, memang ada beberapa hal yang membuat jadwal menjadi molor dan hal tersebut yang masih sulit kami tangani,” ungkap Goyud, sapaan Legislator dari Fraksi PAN itu.

Banmus DPRD Jateng saat dialog dengan DPRD Lampung. (foto ariel noviandri)

Mendengar hal tersebut, Eva Dwiana mengaku kondisi itu juga pernah dialami pihaknya. Untuk itu, pihaknya bersikap lebih fleksibel dalam hal penjadwalan karena disesuaikan juga dengan kesiapan pihak eksekutif.

“Memang, biasanya dalam setahun jadwal DPRD itu sudah diatur dan sinergitas dengan eksekutif sangat diperlukan. Dari sinergitas tersebut, kami (DPRD Lampung) mengutamakan dialog atau rembugan agar semua bisa berjalan tepat waktu. Kami berharap DPRD Jateng juga bisa melakukan rembugan dengan pemprov agar semua kegiatannya sesuai target,” harap Istri Wali Kota Bandar Lampung itu. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam