RAPAT VIRTUAL. Suasana ruangan rapat paripurna di Lantai 4 Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, tampak lengang karena rapat digelar secara online dan dihadiri 25 Anggota DPRD Provinsi Jateng, Senin (27/4/2020). (foto rahmat yasir widayat)
GEDUNG BERLIAN – Merebaknya wabah Covid-19 telah memaksa semua masyarakat membatasi kegiatannya. Termasuk, pelaksanaan rapat paripurna DPRD yang digelar secara online untuk membatasi jarak antar manusia.
Seperti dilakukan DPRD Provinsi Jateng saat menggelar rapat paripurna secara online melalui Zoom video conference. Rapat itu ditayangkan live streaming melalui YouTube sehingga dapat diikuti semua masyarakat.
Rapat dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2020 tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto bersama Wakil Ketua DPRD Heri Pudyatmoko. Dalam ruang rapat, tidak seperti biasanya karena hanya dihadiri 25 Anggota Dewan dan 2 Pimpinan Dewan. Sementara, 93 Dewan lainnya mengikuti rapat secara online.
Meski dilakukan secara online, namun tidak mengurangi konsentrasi anggota dewan saat mengikuti jalannya rapat dari awal hingga selesai. Gubernur Ganjar sendiri hadir membacakan LKPj didampingi Wagub Taj Yasin bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Usai pembacaan laporan dari gubernur, Bambang Kusriyanto menyampaikan bahwa LKPj tersebut nantinya diputuskan dalam rapat badan musyawarah DPRD pada 4 Mei 2020.
PANGKAS ANGGARAN
Dalam rapat itu, Bambang Kribo, sapaan akrab Ketua DPRD, menegaskan bahwa DPRD Provinsi Jateng mendukung langkah pemprov dalam upaya pencegahan persebaran Covid-19. Satu di antaranya yakni dengan memangkas anggaran kegiatan untuk penanggulangan dampak penyakit tersebut.
“Kami, DPRD Provinsi Jateng, mendukung program yang dijalankan oleh eksekutif untuk pemberantasan dan penanggulangan dampak dari virus Corona. Kami menghitung kembali kegiatan yang tak penting dan tidak terpaksa, diubah ke penanggulangan Covid-19,” ujar Bambang Kusriyanto.
Dikatakan, anggaran kunjungan kerja (Kunker) merupakan salah satu anggaran yang dipangkas untuk menanggulangi dampak Covid-19. Di samping itu, anggota dewan juga diperintahkan untuk turun ke masing-masing daerah pemilihan guna memantau kesiapan daerah dalam penanganan sebaran virus tersebut. (ariel/priyanto)
