PRIME TOPIC: Paradigma Baru DPRD Jateng

IMG 20200128 WA0042

Bambang Kusriyanto. (foto rahmat yasir widayat)

UNGARAN – DPRD Provinsi Jateng terus berinovasi dalam percepatan transformasi menjadi parlemen modern. Inovasi itu terlihat dari sejumlah kebijakan yang dibuat DPRD Jateng, salah satunya perubahan tata tertib bagi anggota.

Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto mengatakan perubahan tata tertib itu dilakukan guna mengubah sikap dan tingkat kedisiplinan anggotanya.

“Untuk membuat paradigma baru menjadi modern, ya yang perlu ditertibkan di internal dulu. Kalau internal belum tertib, parlemen modern ya enggak bisa tercapai,” ujar legislator PDI Perjuangan itu, dalam acara Dialog Bersama DPRD Jawa Tengah, Prime Topic, dengan tema ‘Paradigma Baru DPRD Jateng’ di Hotel Wujil Kabupaten Semarang, Selasa (28/1/2020).

Dikatakan, perubahan tata tertib itu dikhususkan untuk mengubah pola berpikir anggota DPRD Jateng. Jika selama ini anggota DPRD Jateng cenderung malas dalam mengikuti rapat, maka dengan tata tertib itu mereka diharuskan untuk hadir.

“Kalau dulu kan bisa kehadiran hanya melalui tandatangan, sekarang enggak bisa. Harus fisik. Kalau tidak sampai kuorum atau 2/3 dari seluruh anggota, ya saya skors. Saya skors 2 kali enggak hadir juga, ya rapat saya tunda. Akhirnya, keputusan tertunda. Siapa yang rugi? Rakyat. Yang salah siapa? Ya dewan,” tegas pria yang karib disapa Bambang Kribo itu.

Dengan tata tertib itu, ia mengklaim tingkat kehadiran anggota DPRD Jateng saat ini mencapai 80% dalam berbagai agenda rapat maupun pembahasan peraturan daerah. “Kalau rapat sudah kuorum kan saat hasilnya diumumkan tidak ada lagi yang interupsi. Keputusannya tentu sudah diterima semua pihak dan manfaatnya sudah bisa langsung dirasakan ke masyarakat,” ujarnya.

Sementara, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Herru Setiadhie mengaku sepakat dengan pola yang diterapkan DPRD saat ini. “Pola yang diterapkan yakni dengan meningkatkan kehadiran anggota dalam rapat ini sangat dialogis. Kami dari kalangan eksekutif juga merasakan impact-nya. Ruang dialogis lebih terbuka, terutama dalam pembahasan kebijakan seperti RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah),” tutur Herru.

Pembicara lainnya, pengamat politik dari Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Joko Prihatmoko menilai konsep yang diusung Bambang “Kribo” Kusriyanto dalam mengubah pola kerja anggota DPRD cukup bagus. “Memang belum sempurna tapi bagus untuk membangun lembaga DPRD Jateng. Dalam meningkatkan kehadiran dan transparansi anggaran, itu akan mengubah citra dewan. Dewan selama ini citranya negatif tapi dengan pola itu bisa bagus,” ujarnya.

Selain itu, Joko menilai konsep yang diterapkan Bambang tersebut bisa menjadi tradisi baru bagi anggota DPRD Jateng. Terlebih, saat ini hampir 60% dari total anggota DPRD Jateng yang berjumlah 120 orang merupakan muka baru. (rahmat-cahyo/ariel)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam