Hadapi Pilkada, Pemalang Harus Perhatikan Update Data

Screenshot 20200108 215758

BERI PENGARAHAN. Bambang Kusriyanto saat memberikan pengarahan kepada penyelenggara pemilu seputar kesiapan menghadapi Pilkada 2020 di Kabupaten Pemalang, Rabu (8/1/2020). (foto choirul amin)

PEMALANG – Penyelenggara pilkada harus terus melakukan pembaruan atau updating data kependudukan di daerahnya. Demikian disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto bersama Komisi A DPRD, saat memantau kesiapan Kabupaten Pemalang dalam Pilkada 2020.

Update data Pemilu itu saling terkait antara Dukcapil dan KPU sehingga peran Dukcapil ini jangan copy paste. Karena, biasanya dalam satu hari orang meninggal bisa ratusan orang. Sering dijumpai pada saat update data penduduk tersebut masih hidup,” katanya, Rabu (8/1/2020).

Dikatakannya, DPRD Provinsi Jateng memonitor seluruh 21 Kabupaten/ Kota yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020. Harapannya, ada koordinasi antara Dukcapil dan KPU terkait update data sampai hari H pencoblosan.

“Kami mengajak rekan-rekan Kabupaten/ Kota, baik eksekutif maupun legislatif, untuk menjaga kondusivitas Jawa Tengah. Beda pilihan biasa, setelah pencoblosan, kita bersatu kembali,” tutup Bambang Kribo sapaan akrabnya, didampingi 2 wakilnya yakni Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman dan Ferry Wawan Cahyono.

Menanggapi hal itu, Plt. Kepala Disdukcapil Kabupaten Pemalang Ni Wayan Asrini menyampaikan pihaknya saat ini tetap fokus pada penyelenggaraan Pilkada 2020 yang matang. Hal itu dapat dilihat dari program prioritas anggaran 2020 yakni kegiatan untuk mendukung pemilihan umum.

“Ada dua tahap yakni persiapan pilkada serentak 2020 juga untuk pemilihan kepala desa yang telah kami laksanakan dengan e-voting dengan memverifikasi KTP-El terhadap 28 Desa di Pemalang,” kata Asrini.

Dari data yang disampaikan itu, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memberikan apresiasi kepada Pemkab Pemalang karena berkomitmen untuk mengawal sampai tuntas pemutakhiran data penduduk di wilayahnya. Hal yang menjadi perhatian Komisi A yakni data yang telah dihimpun rekan-rekan Dukcapil maupun KPU harus segera disinkronisasikan dan ada pemetaan terhadap usia dan jenis kelamin sehingga update itu harus bisa setiap saat. (amin/ariel)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam